Repatriasi Warga Rohingya Tertunda
Tanggal Pulang Belum Jelas
PALONGKHALI – Sekitar 300 warga Rohingya berkumpul di salah satu sudut kamp pengungsi Palongkhali di tepi Sungai Naf, Bangladesh, kemarin (22/1). Mereka mendengarkan orasi salah seorang rekannya yang memegang pengeras suara tentang repatriasi. Mereka menuntut jaminan keamanan dan kesejahteraan dari pemerintah Myanmar setelah pulang nanti.
”Jika mereka memaksa kita pulang, kita harus melawan,” seru Sayed Noor, salah seorang pengungsi yang berdiri di tengah kerumunan tersebut, sebagaimana dilansir Associated Press.
Hanya para pengungsi Rohingya yang bersedia pulang yang boleh direpatriasi. Demikian syarat utama repatriasi yang ditetapkan pemerintah Bangladesh. Karena itu, mereka yang tak mau pulang boleh tetap tinggal di Bangladesh.
Pulang, bagi Noor dan sebagian besar pengungsi Rohingya lainnya, adalah hal utama yang mereka hindari. Akhir Agustus lalu, dia dan ratusan ribu warga Rohingya lainnya bertaruh nyawa meninggalkan permukiman mereka di Myanmar. Waktu itu, mereka menghindari konflik sektarian yang dipicu aksi kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) di Rakhine.
Setelah susah payah meninggalkan Myanmar dan akhirnya tiba di Bangladesh, Noor beranggapan bahwa pulang hanya akan menambah masalah. Apalagi, rumah dan ladang mereka di Rakhine sudah musnah.
”Kalau kami disuruh pulang, pemerintah Myanmar harus bisa menjamin keamanan kami. Kami juga menuntut pemerintah mengembalikan rumah serta sawah dan ladang kami seperti semula,” papar Noor.
Seharusnya, hari ini (23/1) gelombang pertama pengungsi Rohingya mulai pulang ke kampung halaman. Dalam repatriasi alias pemulangan tahap pertama yang berlangsung sepekan itu, bakal ada 1.500 pengungsi yang pulang kampung.
Secara bertahap, mereka akan kembali ke Myanmar setelah lebih dulu transit di perbatasan. Tapi, skenario yang sudah disepakati dua pihak itu batal terlaksana.
”Masih ada begitu banyak hal yang perlu kami siapkan,” kata Abul Kalam, komisioner rehabilitasi dan bantuan pengungsi Bangladesh, kepada Reuters. Menurut dia, daftar para pengungsi yang akan dipulangkan dalam repatriasi tahap pertama belum lengkap.
Maka, pemerintah Bangladesh belum bisa melakukan verifikasi. Selain itu, kamp sementara yang akan menjadi pos transit para pengungsi belum siap. Kendalakendala itu membuat pemerintah Bangladesh terpaksa menunda repatriasi. Sayangnya, Kalam tak menyebutkan sampai kapan program yang diteken pemerintah dua negara sejak November itu ditangguhkan.