Pilgub yang Kehilangan Gairah
MEREKA yang berharap Pilgub Jatim yang digelar 27 Juni 2018 akan melewati serangkaian kontestasi ide dan gagasan yang menggairahkan, tampaknya, harus gigit jari. Jangankan menggairahkan, narasi yang sampai ke publik malah berupa halhal remeh-temeh, tak substantif. Misalnya, tentang nasab dan trah, salah posting di sebuah grup WhatsApp yang berujung polemik, dugaan pemanfaatan tenaga pendamping suatu program skala nasional, serta perang fatwa dukungan. Bahkan, hal itu menjadi aneh karena terjadi pada era yang disebut milenial.
Jangan bandingkan dengan Bung Karno pada masa revolusi, berpidato hingga ke pelosok-pelosok untuk mengenalkan ide kemerdekaan. Atau Tan Malaka yang berpindah dari desa ke desa untuk meyakinkan rakyat Indonesia tentang hakikat manusia merdeka. Juga, narasi Kiai Wahab Chasbullah di panggung-panggung pengajian dari kampung ke kampung tentang semangat untuk bangkit dari keterpurukan menjadi bangsa mandiri. Terlalu jauh rasanya.
Panggung pilgub hari-hari ini baru diisi hiburan. Beberapa penyanyi dangdut sensasional serta para artis nasional kini tengah berada di panggung itu. Saya ragu apakah ini dapat dipersepsikan bahwa publik sedang butuh hiburan sehingga para kandidat tengah menyusun suatu skenario menghibur rakyat. Atau mungkin ini sejenis ’’tafsir jalan lain’’ dari adagium Jawa bahwa pemimpin dianggap berhasil jika menjadikan wong cilik gemuyu. Gemuyu adalah bahasa Jawa yang bermakna tertawa gembira.
Jika orientasi politik gemuyu benar menjadi tujuan, ini bukan lagi urusan sepele. Inilah cikal bakal welfarism yang digagas sejak abad ke-18 oleh filsuf Inggris Jeremy Bentham (1748– 1832) bahwa tindakan terbaik adalah memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan kepada sebanyak mungkin orang (Magee, 2001). Ide itu mendapatkan sofistikasi pada era modern. Ludvig Lindström, misalnya, menganggap bahwa public happiness sudah seharusnya menjadi main purpose of politics (Lindström, 2007). Tak heran, sejak 2012, Perserikatan Bangsa-Bangsa merilis World Happiness Report untuk mengukur indeks kebahagiaan warga negara di dunia.
Namun, tentu saja gemuyu yang dimaksud bukan tercipta melalui sensasi goyang dangdut. Ini sepenuhnya artifisial. Panggung pilgub mestinya diramaikan dengan sensasi yang lain, sensasi gagasan yang menyentuh akar persoalan publik. Lalu, kontestan pilgub mengurai solusi dalam retorika pidato yang bermutu. Sebab, hakikatnya, pidato politik yang bermutu adalah peralatan pedagogis untuk mendidik publik dengan pikiran (Gerung, 2016).
Sayang, kita menghadapi situasi yang tak sederhana. Ada semacam kegagapan –mungkin ketakutan– dari para kontestan dalam menyampaikan gagasan politik kepada publik sehingga mereka larut, menyerah, lalu menyesuaikan dirinya pada selera publik. Panggung politik akhirnya diisi penyanyi.
Padahal, bukan kebetulan jika kontestan pilgub kali ini berasal dari kampus ’’akademi politik’’ yang sama, bahkan digembleng oleh guru politik yang sama. Juga berasal dari atmosfer kultural yang kurang lebih sama.
Orientasi politik gemuyu mestinya dikonstruksi berdasar resources, pengalaman, dan background kultural. Salah satu kekuatan utama dua kontestan itu adalah dukungan para ulama. Namun sayang, dukungan politik dari para ulama tidak dikapitalisasi ke dalam suatu gagasan yang substantif tentang perlunya membangun ekonomi berbasis syariah, misalnya, yang bersumber dari kajian agama klasik, sebuah tema yang menjadi menu sehari-hari di pesantren.
Jangankan menggagas ekonomi syariah, dukungan tersebut malah dikonversi dalam bentuk doktrinaldogmatis bahwa memilih kandidat ini hukumnya wajib ’ain, misalnya, atau mengeksploitasi kekuatan karisma. Melempar suatu doktrin pada ruang demokrasi yang seharusnya kontestatif dan penuh perdebatan bukan saja tak bijak, tapi bahkan berpretensi mendegradasi sakralitas doktrin itu.
Last but not least, ada pula spekulasi bahwa pilgub ini tidak benarbenar mencerminkan sebuah kontestasi. Tidak terdeteksi munculnya dialektika tesis-antitesis layaknya sebuah kontestasi.
’’Pertarungan’’ wakil gubernur petahana melawan kandidat yang didukung gubernur aktif, dan fakta bahwa hubungan mereka berdua dalam dua periode kepemimpinannya yang berjalan relatif harmonis, makin memperkuat spekulasi itu.
Saya tidak dapat membayangkan bagaimana mereka adu debat nanti. Pasti akan berbeda aksentuasinya dengan debat Pilpres 2014 ketika Jokowi dan Prabowo menjadi tesisantitesis dalam seluruh aspek, gaya retorika sampai gaya berbusana. Debat dua tokoh tersebut saat itu, yang agaknya akan terulang dalam Pilpres 2019, adalah debat paling bermutu dalam sejarah pilpres di Indonesia. Pilgub Jatim nanti pasti juga berbeda dengan Pilgub DKI lalu yang diwarnai gerakan populisme Islam yang didorong sentimen agama (Hadiz, 2017).
Saya yakin belum terlambat. Pilgub Jatim masih akan berlangsung hingga empat bulan ke depan. Narasi-narasi hebat dan berkualitas mungkin belum selesai dirumuskan. Gagasan-gagasan sensasional dan bermutu mungkin sedang digarap. Saya berharap, dari meja diskusi di sudut-sudut bilik posko pemenangan dua pasang kontestan itu lahir retorika brilian seperti pidato H.O.S. Cokroaminoto: ’’Setinggitinggi ilmu, sepandai-pandai siasat, semurni-murni tauhid’’. (*)
*) Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim, peserta program doktoral UINSA Surabaya