Pantau Ketat Kampanye di Medsos
Bawaslu Libatkan Tim Cyber Crime Polisi
SURABAYA – Ini peringatan bagi tim sukses pasangan calon (paslon) di Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018
Jangan memanfaatkan media sosial (medsos) untuk menebar kampanye hitam atau memolitisasi isu SARA. Sebab, Bawaslu Jatim bersama aparat hukum akan memantau medsos-medsos yang berbau politik.
Peringatan itu disampaikan Ketua Bawaslu Jatim Mohammad Amin seusai acara deklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA di Surabaya kemarin (14/2). Amin menegaskan, seluruh perangkat pengawas di daerah sudah dibekali panduan untuk mencegah dan menindak pelanggaran kampanye.
Untuk mencegah kampanye berbau SARA di medsos, pihaknya bekerja sama dengan Polda Jatim. Sebab, bukan hanya peraturan kampanye yang dilanggar, tapi juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tim cyber crime Polda Jatim bisa diandalkan untuk menindak.
Bawaslu Jatim juga mengandalkan peran sentra penegakan hukum terpadu atau gakkumdu. Anggota lembaga tersebut melibatkan personel dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Sebab, politik uang dan kampanye SARA termasuk kategori pidana. ”Untuk pengawasan politik uang, kami juga bekerja sama dengan satgas anti-money politics di kepolisian,” ucap Amin. Dia menambahkan, Polda Jatim punya kemampuan mendeteksi dan menindak para pelaku suap itu.
Amin mengakui, berdasar pengalaman pilkada-pilkada sebelumnya, tidak mudah menindak pelaku politik uang. Karena itu, saat ini konsep-konsep pencegahan lebih didahulukan daripada menindak. Meskipun nanti tetap ada penindakan bila ada pelanggaran. Dia juga telah berkali-kali menyurati KPU dan paslon agar patuh pada aturan.
Sementara itu, aksi tolak politik uang dan politisasi SARA dihadiri seluruh paslon dan tim pemenangan masing-masing. Acara itu diberi nama Deklarasi Majapahit karena diadakan di Hotel Majapahit, Surabaya. Deklarasi tersebut dimanfaatkan para paslon untuk mengungkapkan komitmen kampanye anti SARA dan money politics.
Cagub Khofifah Indar Parawansa, misalnya. Dia menganggap isu gender dalam pilkada termasuk kategori kampanye bernuansa SARA. Dia mengingatkan, tidak ada demokrasi tanpa kesetaraan laki-laki dan perempuan.
”Di Jawa Timur pun saya masih menemukan suara-suara jangan pilih perempuan. Itu juga SARA,” ujarnya. Dia memastikan bakal mendukung penuh perang terhadap politisasi SARA dan mengikuti seluruh regulasi yang ada.
Khofifah juga berkomitmen untuk tidak menggoda pilihan politik pemilih dengan menggunakan uang. Komitmen yang sama akan menjadi instruksi bagi seluruh tim kampanye maupun simpatisan dia di kabupaten/kota.
Emil Elestianto Dardak, cawagub pendamping Khofifah, akan menyamakan persepsi dengan jaringan relawan partai pendukung di seluruh Jatim. ”Kunci utamanya adalah kepatuhan terhadap aturan,” terangnya. Tim kampanye akan mengikuti seluruh aturan yang ditentukan sehingga bisa menciptakan kampanye yang tertib.
Dia menyatakan, jumlah simpatisan Khofifah tergolong besar. Namun, pihaknya sudah membekali para simpatisan itu dengan komitmen yang sama. ”Kadang kami tidak tahu ada orang yang bukan bagian dari tim pemenangan, tapi punya kegirangan saat bertemu Ibu Khofifah,” lanjut bupati nonaktif Trenggalek itu.
Dalam kondisi tersebut, pihaknya sulit mengontrol bila terjadi sesuatu yang ujung-ujungnya merugikan dirinya dan Khofifah meskipun hanya berupa ekspresi kegembiraan. Untuk hal-hal semacam itu, pihaknya hanya akan berupaya meminimalkan potensi yang ada melalui tim pemenangan di masing-masing daerah.
Senada, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) juga memastikan bahwa dirinya dan tim kampanyenya tidak akan menggunakan caracara kotor untuk menarik simpati. Bagi dia, politik uang adalah hal yang mustahil. Sebab, politik uang tidak mungkin dilakukan secara merata. Selain itu, politik uang juga merugikan paslon yang modalnya sedikit.
Mengenai isu SARA, Gus Ipul menyatakan sependapat dengan Khofifah. Dia mengingatkan, cawagub yang menjadi pasangannya juga perempuan. ”Saya setuju untuk tidak berkampanye tidak memilih perempuan,” tegasnya.
Sementara itu, Puti Guntur Soekarno juga ikut berkomitmen untuk tidak melakukan dua hal tersebut. Menurut dia, warga Jatim tidak boleh terpecah belah akibat isu SARA demi kepentingan sesaat di pilkada. ”Pesta demokrasi dengan antre uang menjadi antiuang dan SARA menjadi saru (tabu), itu bisa mewabah untuk seluruh warga Jawa Timur,” ujarnya.
Sementara itu, beberapa jam sebelum Deklarasi Majapahit dilangsungkan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim berkumpul di Makodam V/Brawijaya. Di lapangan makodam diadakan simulasi sistem pengamanan kota untuk mengantisipasi kerawanan keamanan selama pilgub Jatim berlangsung. Dua paslon peserta pilgub Jatim juga hadir.
Seusai simulasi, dua paslon beserta perwakilan parpol pengusung mengucapkan sumpah dan menandatangani ikrar pilkada damai, dipimpin Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar. Kedua paslon berkomitmen bertarung secara fair dan damai dalam kontestasi pilgub Jatim.
Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin menjelaskan, simulasi itu merupakan antisipasi atas skenario terburuk pilkada Jatim rusuh. Pada prinsipnya, sebagai aparat, pihaknya dilarang sesumbar bahwa pilkada berlangsung aman. ”Maka, kemungkinan terburuk seperti kerusuhan masal kami tampilkan cara penanganannya,” ujarnya.
Meskipun demikian, Machfud tetap optimistis pilgub Jatim berlangsung lancar tanpa gangguan. Sebab, masyarakat sudah terbiasa dengan situasi tenang. Momen kontestasi politik tidak akan menjadi alasan untuk membuat kegaduhan.
”Sudah bukan masanya lagi kerusuhan. Ini zaman now. Masyarakatnya cerdas dan memilih pemimpin berdasar hati nurani,” tambahnya.