Para Pjs Dilarang Pelesir
Dapat Tugas Sukseskan Pilkada
SURABAYA – Kursi kepala daerah di empat kabupaten/ kota yang saat ini tengah lowong resmi berpindah tangan. Kemarin pemprov mengukuhkan para pejabat sementara (pjs).
Seluruh Pjs itu adalah para kepala dinas di lingkungan Pemprov Jatim. Mereka bakal mengisi kursi bupati/wali kota yang lowong hingga empat bulan ke depan.
Posisi wali kota Malang diisi Wahid Wahyudi (kepala Dishub Jatim). Kursi bupati Jombang sementara diduduki Setiadjit (kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi). Selanjutnya, jabatan bupati Tulungagung diisi Jarianto (kepala disbudpar). Terakhir, posisi wali kota Kediri diisi Jumadi (kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah).
Kemarin empat Pjs bupati/ wali kota itu dikukuhkan dalam prosesi yang dipimpin Gubernur Jatim Soekarwo. Dalam agenda tersebut, hadir pula Dirjen Otoda Kemendagri Soni Sumarsono. Empat kepala daerah yang diganti juga hadir. Khusus Jombang, bupati diwakili Wabup Munjidah Wahab.
Berdasar SK yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, keempat Pjs bupati/wali kota bakal bertugas per hari ini hingga 23 Juni mendatang.
Para kepala dinas itu dipilih untuk mengisi kursi Pjs karena pertimbangan keberlangsungan jalannya pemerintahan di empat kabupaten/kota tersebut. ’’Mereka harus bisa menjalankan 31 fungsi pemerintahan. Karena itu, dibutuhkan pejabat yang mampu,’’ tegas Soekarwo.
Tugas para Pjs bupati/wali kota juga tidak mudah. Sebab, selain memastikan layanan publik di daerah tidak stagnan, mereka diberi tugas untuk menyukseskan perhelatan pilkada di sana.
Sementara itu, Dirjen Otoda Soni Sumarsono memberikan sejumlah atensi khusus kepada para Pjs. Pertama, mereka dilarang menggelar kegiatan dinas di luar negeri. Selain itu, mereka tidak boleh membuat kebijakan-kebijakan strategis. ’’Misalnya, mutasi atau kebijakan tentang anggaran. Kecuali telah mendapat persetujuan dari Kemendagri,’’ jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Sumarsono memberikan tugas khusus kepada Setiadjit yang mengisi kursi bupati Jombang. Sebab, saat ini kondisi di lingkungan Pemkab Jombang tengah lesu. Selain kondisi internal pemkab setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Nyono Suharli, Jombang tengah menggelar pilkada. ’’Saya kira, Pak Setiadjit mampu karena sudah memiliki pengalaman,’’ katanya.
Di sisi lain, meski kini menjadi Pjs bupati/wali kota, empat kepala dinas itu tetap memegang jabatan lamanya. Semua mengaku bisa menjalankan dobel jabatan tersebut. ’’Insya Allah, tidak ada masalah. Apalagi sebelumnya saya mendapat amanah serupa,’’ tegas Wahid Wahyudi. Sebelumnya, pria yang juga Kadishub Jatim itu pernah menjadi Pjs bupati Lamongan.
Sementara itu, Setiadjit yang mendapat amanah khusus untuk mengembalikan situasi di Pemkab Jombang memastikan segera turun. ’’Tentu, yang pertama saya lakukan adalah mengajak seluruh jajaran pemkab untuk berdiskusi bersama untuk mengembalikan situasi kembali kondusif,’’ ungkapnya.