Setoran Mutasi Ditarget Rp 1 M

Praktik Suap Sudah Lama Terjadi

NGANJUK – Kasus suap dalam mutasi dan rotasi di Pemkab Nganjuk semakin terang benderang. Itu diketahui setelah dua terdakwa kasus suap Ibnu Hajar dan Suwandi diperiksa dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo kemarin (23/2).

Dalam mutasi 2017, Bupati nonaktif Taufiqurrahman disebut menarget uang setoran Rp 1 miliar. Hal tersebut diakui Kepala SMPN 3 Ngronggot (nonaktif ) Suwandi. Di depan majelis hakim, Suwandi mengatakan, perbuatannya meminta sejumlah uang dari kepala sekolah atas perintah Ibnu Hajar yang menjabat kepala dinas pendidikan dan Kabid Pendidikan Dasar Suroto. ”Saya hanya jadi pembantu (Suroto dan Ibnu Hajar, Red),” kata Suwandi.

Pada mutasi 2017 Taufiq –sapaan Taufiqurrahman– meminta mengumpulkan uang Rp 1 miliar. Agar target itu bisa tercapai, satu-satunya jalan ialah memutasi kepala sekolah di dinas pendidikan. Dari target Rp 1 miliar tersebut, menurut Suwandi, dirinya diperintah Suroto mengumpulkan uang total Rp 750 juta. ”Belakangan jumlahnya menurun jadi Rp 700 juta,” lanjutnya.

Setelah mendapat perintah itu, Suwandi mengaku bisa mengumpulkan uang Rp 400 juta dari para calon kepala sekolah.

Sukses dengan misinya, Suwandi kembali diminta mengumpulkan uang. Kali ini tidak hanya di lingkup dinas pendidikan. Tapi hingga ke sejumlah satuan kerja (satker) lainnya. Termasuk setoran dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (nonaktif) Harjanto Rp 50 juta. Kemudian setoran dari beberapa pejabat lain hingga total mencapai Rp 120 juta. Saat ditangkap KPK, Suwandi didapati membawa uang Rp 148 juta. ”Rp 120 juta dari setoran, Rp 28 juta uang saya pribadi,” lanjutnya terus terang.

Sementara itu, Ibnu Hajar yang dalam pemeriksaan kemarin dikonfrontasi dengan Suwandi mengelak telah memerintah Suwandi mencari uang. Demikian juga halnya soal target mutasi Rp 1 miliar. Menurut dia, hal itu hanya kabar yang beredar di Pemkab Nganjuk.

Hajar menjelaskan, jabatan kepala sekolah yang diperoleh Suwandi tidak gratis. ”Ada titip uang ke saya Rp 12,5 juta,” ujarnya. Pria yang sebelumnya menjabat sekretaris dinas pendidikan itu juga tidak mengelak ada setoran dari para calon kepala sekolah.

Hal tersebut, tambah Hajar, dilakukan para calon kepala sekolah karena tidak sabar menunggu. ”Akhirnya mengambil jalan pintas,” lanjutnya sembari menyebut praktik suap dalam mutasi dan rotasi sudah lama terjadi. Bahkan sudah menjadi budaya.

Sejak kapan? Hajar mengaku tidak tahu persis kapan dimulai. Tetapi, dia yakin praktik suap atau setoran uang untuk mendapatkan jabatan sudah terjadi sejak lama. ”Sudah lama,” tegasnya.