Intens Bahas Pendanaan RSUD Barat
Akhir Bulan ini Sudah Ada Keputusan Final
SIDOARJO – Eksekutif terus bergerak untuk merealisasikan pembangunan RSUD wilayah barat. Bahkan, Rabu (21/2) mereka mengundang puluhan pengusaha untuk diajak bekerja sama membangun rumah sakit yang direncanakan dibangun di Krian tersebut. Saat eksekutif terus melangkah, legislatif ikut berpacu menggodok sistem pembiayaan apa yang akan digunakan untuk membangun RSUD wilayah barat.
Sejauh ini eksekutif memang lebih memilih menggunakan sistem kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Namun, dewan belum memutuskan sistem pembiayaannya meski sudah sepakat membangun RSUD wilayah barat.
’’Untuk sementara, sistem KPBU memang masih yang terbaik. Tapi, apakah itu yang benar-benar terbaik? Kami masih mendiskusikannya. Legislatif masih terus menggodoknyasebelummemutuskannya,’’ kata Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan.
Diskusi itu disebut Wawan –sapaan Sullamul Hadi Nurmawan– sangat penting. Sebab, di dewan juga mengemuka skema pembiayaan dengan APBD Sidoarjo. Karena itu, komunikasi internal dijalankan untuk mendapatkan titik temu. Internal fraksi-fraksi juga tengah mengintensifkan komunikasi mengenai hal itu.
’’Harapan kami akhir Februari sudah ada keputusan final sebagai jawaban untuk eksekutif. Sebab, semangat kami sama seperti eksekutif, yakni ingin segera merealisasikan RSUD wilayah barat,’’ kata Wawan.
Keputusan itu nanti diharapkan menjadi yang terbaik untuk Sidoarjo. Untuk masyarakat dan ’’kesehatan’’ APBD Sidoarjo. Sebab, sistem KPBU yang diinginkan eksekutif tersebut nanti memiliki konsekuensi berupa pembayaran utang oleh Pemkab Sidoarjo ke pengelola rumah sakit.
Sistem KPBU itu dilaksanakan dengan pembiayaan pembangunan dan penyediaan alat kesehatan ditanggung badan usaha. Mereka pula yang akan mengoperasikan rumah sakit selama sepuluh tahun. Pemkab wajib membayar utang pembangunan dan operasional dengan sistem mencicil selama sepuluh tahun tersebut.
’’Kalau memang dipaksakan sistem KPBU, kami perlu meneliti apakah tepat atau tidak. Untuk itu, kami perlu konsultan pembanding yang bisa diambilkan dari dewan pengawas RSUD Sidoarjo. Sebab, kami tidak ingin keputusan ini membebani pemerintahan berikutnya,’’ jelas Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Emir Firdaus.
Dewan juga menggodok kemungkinan apakah penggunaan APBD lebih efektif dan efisien atau tidak dibanding KPBU. Sebab, selama ini kajian terkait penggunaan APBD belum pernah dilakukan. ’’Semua kan belum tahu kemungkinan kalau menggunakan APBD itu bisa jauh lebih baik. Karena itu, semua harus berpikir dan berhitung lebih matang. Apakah mau pakai APBD atau pinjam ke dana pusat,’’ tutur Emir.
Biaya pembangunan dan alat kesehatan:
Tempat tidur: 170 plus 21 IGD
Biaya operasional (10 tahun):
Estimasi pendapatan (10 tahun): Estimasi pendapatan setiap tahun:
Pembayaran utang oleh pemkab setiap tahun:
Beroperasi mulai 2021
Biaya pembangunan dan alat kesehatan:
Tempat tidur:
Biaya operasional per tahun:
Pendapatan per tahun: