Hadir Cuma 2 Anggota, 9 Absen
DPRD Undang Pemkab Dengar Pendapat Pendidikan
GRESIK – Kursi-kursi kosong berderet saat rapat dengar pendapat (hearing) Komisi IV DPRD Gresik kemarin (19/3). Pertemuan yang membahas progam dan masalah pendidikan itu hanya dihadiri dua legislator. Sembilan legislator lain sibuk dengan urusan masing-masing. Termasuk, kampanye.
Dua legislator yang hadir itu ialah Khoirul Huda sebagai ketua komisi dan Reban sebagai anggota. ”Banyak yang izin,” papar Huda.
Izin ke mana? Sebagian tidak hadir karena ikut kampanye calon wakil gubernur (cawagub) Jatim Puti Guntur Soekarno di Gresik. Mereka adalah Noto Utomo dan Tri Purwito dari Fraksi PDIP serta Sujono dari Fraksi PKB. Dua anggota lain izin sakit.
Ke mana empat anggota lain? Mereka absen tanpa keterangan. Tidak jelas. ”Padahal, agenda sudah kami sampaikan jauhjauh hari,” terang Huda.
Di sisi lain, perwakilan undangan dari Pemkab Gresik hadir lengkap. Ada tim dispendik, Kemenag, badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset (BPPKAD), serta bagian hukum.
Rapat kemarin membahas banyak masalah pendidikan. Mulai seragam siswa SD-SMP, dana hibah ke sekolah-sekolah swasta, hingga nasib guru-guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Ternyata anggota DPRD yang hadir cuma dua orang. Meski begitu, hearing tetap berjalan.
Salah satu yang menjadi fokus pembahasan adalah dana insentif guru-guru honorer yang mengajar di SD-SMP negeri. Seharusnya, pada 2018 insentif bulanan guru-guru honorer naik menjadi Rp 500 ribu dari Rp 250 ribu per bulan. Itu sudah disepakati DPRD dan pemkab.
Namun, sampai triwulan pertama ini, guru honorer atau nonK2 belum menerima sesuai haknya. Mereka masih diberi Rp 250 ribu per bulan. ”Seharusnya kan sudah naik jadi Rp 500 ribu per bulan,” ucap Reban.
Ternyata, ada kendala. Sebab, peraturan bupati (perbup) tentang nilai insentif itu belum terbit.
Kasubbag Program Dispendik Ronny A. Pangandahen mengaku baru kemarin pagi mulai memproses naskah perbup. Naskah itu diajukan ke bagian hukum. ”Kami belum berani (menaikkan insentif, Red) karena belum ada cantolan hukumnya,” ujar Ronny.