Normalisasi Pascabanjir Butuh Rp 700 Juta
BANYUWANGI – Penanganan kerusakan bangunan pascabanjir bandang yang melanda tiga kecamatan, tampaknya, masih memerlukan waktu. Terutama untuk kerusakan di wilayah Kalipuro dan Glagah.
Kepala Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Mujiono mengatakan, pascabanjir pihaknya langsung melakukan investigasi untuk mencari asal mula titik penyebab banjir. Sekaligus mendata lokasi yang terdampak kerusakan. Dari hasil itu, ada tujuh titik lokasi yang paling parah terdampak banjir.
Di antaranya jembatan di wilayah Desa Pesucen, Gombengsari, dan Kelir. Tujuh titik yang mengalami kerusakan itu, menurut Muji, membutuhkan perbaikan setidaknya normalisasi. Biaya per titik rata-rata Rp 700 juta.
’’Kalau yang di kota, kami bisa langsung tangani. Karena bisa dimasukkan ke anggaran rutin untuk pemeliharaan. Kalau yang di wilayah barat, harus kami anggarkan di APBD perubahan,’’ terang Muji.
Hal itulah yang membuat sejak awal banjir hingga saat ini belum ada penanganan dari pemkab terkait dengan normalisasi di beberapa titik tersebut. ’’Yang kami perbaiki sementara ini drainase yang ada di sekitar Sukowidi dan Lateng. Kami juga perbaiki beberapa rumah yang terdampak,’’ imbuhnya.
Saat ditanya penyebab banjir, Muji mengatakan bahwa sebagian besar disebabkan alih fungsi dari lahan di Lereng Ijen. Hal itu membuat fungsi lereng sebagai penahan air hujan dan daerah resapan berkurang. Karena itu, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air dengan volume tinggi langsung meluncur ke bawah dari ketinggian lebih dari 2.000 mdpl.
’’Seharusnya yang menjawab DLH, tapi kebetulan tim kami juga ke lapangan, jadi juga melihat bagaimana kondisinya. Jika tidak ingin terjadi lagi, fungsi lahan harus dikembalikan ke tata ruangnya, harus ada jenis tanaman penahan yang ditanam,’’ jelasnya.