Perlu Terobosan Perkuat Rupiah
Perry Warjiyo Jadi Gubernur BI
JAKARTA – Langkah Perry Warjiyo menjadi orang nomor satu di bank sentral berjalan mulus. Komisi XI DPR secara musyawarah mufakat memutuskan Perry sebagai pengganti Agus D.W. Martowardojo. Dia menjadi gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2018–2023
Selanjutnya, Komisi XI DPR akan menyampaikan hasil fit and proper test kepada pimpinan DPR. Keputusan akan dibacakan pada rapat paripurna pada 3 April 2018.
”Sudah kami putuskan secara musyawarah mufakat. Putusan diambil dari sepuluh poksi (kelompok fraksi) dan 36 anggota komisi XI yang hadir,” kata Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng kemarin. Mekeng menilai sosok Perry adalah contoh orang desa yang tak kenal lelah dalam meningkatkan kemampuannya. Terpilihnya Perry menjadi gubernur BI itu adalah hasil usahanya dan takdir Tuhan. ”Hidup memang enggak ada yang disangka-sangka. Presiden Jokowi juga dari desa, enggak ada yang sangka jadi presiden,” ujarnya.
Selain Perry, Komisi XI DPR memutuskan Dody Budi Waluyo menjadi deputi gubernur BI. Dody yang saat ini menjadi asisten gubernur BI berhasil mengungguli dua calon deputi gubernur lainnya. Yakni, Wiwiek Sisto Widayat dan Doddy Zulverdi.
Menurut Mekeng, Perry maupun Dody mempunyai rekam jejak yang baik. Semua poksi pun mengajukan nama yang sama sehingga tidak diperlukan voting. Menurut Mekeng, tugas utama pimpinan BI saat ini adalah menjaga nilai tukar. Sebab, likuiditas dolar AS (USD) masih kurang. Cadangan devisa yang dimiliki Indonesia saat ini belum mampu membuat rupiah lengser dari level Rp 13.700 per USD. Padahal, pada awal tahun rupiah masih di kisaran Rp 13.200. Transaksi berjalan juga masih mengalami tren defisit.
”Kami minta terobosan yang lebih gereget supaya kurs lebih baik. Sebab, kalau ada gangguan sedikit di luar negeri, USD langsung naik dan rupiah jadi mendekati Rp 14 ribu,” tambah politikus dari Fraksi Golkar itu. Jika fundamental ekonomi baik, semestinya rupiah juga dapat mencerminkannya.
Besarnya peran asing dalam pasar keuangan Indonesia membuat rupiah mudah keok. Untuk itu, harus ada pendalaman pasar keuangan yang lebih baik. Selain itu, pada tahun politik ini, Mekeng berpesan agar BI dapat menjaga pasokan uang. Sebab, belanja pemerintah dan masyarakat untuk pesta demokrasi sampai 2019 akan meningkat. Dengan begitu, kecukupan likuiditas tidak boleh kurang.
”Stabilitas makroekonomi harus terjaga. Jangan hanya mengandalkan intervensi pasar kalau USD naik. Harus ada sesuatu yang membuat likuiditas dolar cukup dan rupiah mencerminkan ekonomi kita yang memang lagi baik,” urainya.
Sementara itu, soal pemilihan dirinya sebagai gubernur BI, Perry mengaku tak menyangka. ”Saya cuma anak desa, anak petani yang berusaha keras buat bisa sekolah. Tapi, saya selalu memegang ajaran ayah saya tentang amanah dan kejujuran. Saya berjanji akan memegang amanah dan menjaga integritas,” ucapnya.
Sebelumnya Perry menjalani fit and proper test sebagai calon deputi gubernur BI sebanyak empat kali. Dia pun lima tahun lalu akhirnya terpilih menjadi deputi gubernur BI. Kegagalan dalam beberapa kali fit and proper test di DPR membuat Perry belajar lebih banyak mengenai komunikasi politik.
Soal stabilitas ekonomi, BI dalam jangka pendek akan memperkuat nilai tukar. Caranya, bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata. Bentuknya, lewat promosi wisata di Bali, Banyuwangi, Jogjakarta, Pulau Komodo, dan destinasi lainnya kepada tamu yang hadir pada pertemuan IMF-World Bank pada Oktober 2018. Para delegasi yang akan hadir sudah bisa memesan paket wisata tambahan tersebut sejak sekarang.
Hal tersebut diyakini dapat menambah cadangan devisa. Dalam jangka panjang, BI akan melakukan pendalaman pasar keuangan dengan mengandalkan peran pelaku pasar domestik. Perry berjanji berkoordinasi dengan pemerintah untuk meningkatkan nilai ekspor sambil tetap menjaga nilai tukar.
Pengamat ekonomi Indef Bhima Yudhistira menuturkan, dari sisi kebijakan suku bunga, sebenarnya Perry Warjiyo dan Dody Budi Waluyo cukup konservatif. Dia menilai, hal tersebut disebabkan adanya tekanan global yang semakin membuat ruang pelonggaran moneter menyempit. ”Fed rate yang naik menyulitkan gubernur BI untuk utak-atik kebijakan suku bunga acuan,” jelasnya kemarin.