Eksekutif Condong ke KPBU

Lebih Efisien untuk RSUD Barat

SIDOARJO – Eksekutif akhirnya memaparkan skema lain untuk pembangunan RSUD wilayah barat. Yakni, menggunakan dana APBD dan pinjaman ke pihak ketiga. Berdasar paparan di ruang rapat paripurna DPRD Sidoarjo kemarin (30/3), eksekutif menegaskan bahwa skema pembiayaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) jauh lebih efektif dan efisien.

Eksekutif juga menyebut biaya pembangunannya lebih ’’murah’.’ Dengan RSUD berkapasitas 191 tempat tidur, KPBU ’’hanya’’ membutuhkan Rp 276 miliar plus Rp 95 miliar untuk alat kesehatannya. Sementara itu, dengan APBD atau pinjaman, dibutuhkan anggaran Rp 302 miliar plus Rp 104 miliar untuk alat kesehatannya. ’’Bila menggunakan skema KPBU lebih murah Rp 36 miliar,’’ kata Kepala Bappeda Sidoarjo Agoes Boedi Tjahjono.

Terkait biaya, dengan sistem KPBU, semua pengeluaran ditanggung swasta. Pemkab akan mencicil sekitar Rp 197 miliar selama sepuluh tahun. Pembayaran tersebut dipotong dari pendapatan. Kekurangannya baru diambilkan dari APBD. ”Tahun pertama pendapatan dipatok Rp 111,6 miliar. Jadi, pemkab harus membayar sekitar Rp 86 miliar untuk tahun pertama,’’ ujarnya.

Sementara itu, legislatif menyambut positif paparan eksekutif. Namun, itu tidak sertamerta membuat dewan langsung setuju dengan skema KPBU. ’’Estimasi pendapatan juga tidak realistis,’’ jelas Ketua Fraksi PAN DPRD Sidoarjo Bangun Winarso.

Dia mencontohkan RSUD Sidoarjo. Dengan 710 tempat tidur, RSUD Sidoarjo memperoleh pendapatan Rp 370 miliar. Pendapatan tersebut baru didapat setelah beroperasi bertahun-tahun. ’’Apa betul RSUD wilayah barat yang baru berdiri langsung mendapatkan Rp 111 miliar. Padahal, hanya tipe C dan tempat tidurnya di bawah 200,’’ tanya Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan Hadi Subiyanto.

Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan pun mengambil jalan tengah. Pembahasan akan dilakukan lagi dalam beberapa tahap. ’’Dari situlah, keputusan nanti diambil,’’ ungkapnya.