Jawa Pos

Foto dan Konpers Palsu soal Kasus E-KTP

-

BEBERAPA hari terakhir pihak yang terkesan berseberan­gan dengan pemerintah­an saat ini menyebar hoax yang cukup menggelika­n. Yakni terkait Megawati Soekarnopu­tri yang menggelar konferensi pers (konpers) untuk menjelaska­n posisi putrinya, Puan Maharani, dalam kasus korupsi e-KTP.

Hoax itu mudah dipercaya orang awam. Pertimbang­annya, pertama, kabar tersebut dikemas seolah-olah sebuah berita. Dalam berita tersebut, Megawati seolah-olah didampingi Presiden Joko Widodo dan Puan Maharani sedang menggelar konpers. Megawati menyatakan bahwa anaknya, Puan, tidak terlibat kasus korupsi e-KTP.

”Dengan nada marah, Megawati menyatakan bahwa putrinya (Puan Maharani) tidak ada kaitannya dengan kasus e-KTP. Menurut ketua umum PDIP, KPK tidak perlu mengadakan penyidikan dan pemeriksaa­n atas putrinya (Puan Maharani). KPK harus meng- hormati dan mematuhi keputusan yang telah diperintah­kan presiden. Kewenangan dan tanggung jawab di kementeria­n berada dalam keputusan dan kebijakan presiden,” bunyi narasi hoax tersebut. Kabar palsu itu disertai foto Megawati diapit Presiden Jokowi dan Puan Maharani.

Sebenarnya mudah memastikan kabar tersebut hoax atau bukan. Pertama, dalam foto itu Megawati sedang memegang mikrofon. Lalu, di meja depan Megawati banyak sekali mikrofon lain dengan logo stasiun televisi. Artinya, jika benar ada konferensi pers, banyak media yang mengabarka­n kejadian tersebut. Terutama statement Megawati yang meminta KPK tidak mengadakan penyidikan dan pemeriksaa­n atas Puan.

Faktanya, tak ada satu pun media mainstream yang mengabarka­n hal tersebut. Tidak mungkin juga Megawati menggelar konpers di Planet Mars atau negeri antah- berantah, di mana jejak digitalnya tak tertinggal di search engine. Keanehan lain dari statement Mega- wati itu tampak dari kalimat, ”Kewenangan dan tanggung jawab di kementeria­n berada dalam keputusan dan kebijakan presiden.”

Pertanyaan­nya, sejak kapan KPK termasuk dalam kementeria­n? Sesuai UU 30/2002, KPK merupakan lembaga independen. KPK bertanggun­g jawab kepada publik. Juga, lembaga tersebut menyampaik­an laporannya secara terbuka dan berkala kepada presiden, DPR, serta BPK.

Tanda hoax berikutnya terkait dengan foto. Foto Megawati yang diapit Jokowi dan Puan itu ternyata tak berkaitan dengan konpers kasus e-KTP. Melainkan dalam sebuah acara lain. Jika melihat baju yang dikenakan Megawati dan Puan, sepertinya ketiganya berada dalam jumpa pers saat hari pencoblosa­n Pemilihan Legislatif 2004.

Meskipun banyak keanehan, ternyata banyak yang percaya bahwa informasi tersebut benar. Kabar itu disebar banyak netizen. Termasuk disebar pula oleh buzzer seperti akun Instagram fakta_elite. Jawa Pos sempat meng-capture akun itu menyebarka­n hoax tersebut. Namun, kemarin unggahan hoax itu sudah dihapus.

Kabar Megawati melarang KPK memeriksa Puan Maharani tak ditemukan di satu pun media mainstream. Padahal, sumber kabar itu menyebut pernyataan Megawati disampaika­n dalam sebuah konferensi pers.

 ??  ??
 ?? WAHYU KOKKANG/JAWA POS ??
WAHYU KOKKANG/JAWA POS

Newspapers in Indonesian

Newspapers from Indonesia