Menghitung Perang Dagang AS dan Tiongkok
CUITAN Trump (3 April 2018) untuk menetapkan tarif impor hingga 25 persen atas barang-barang dari Tiongkok disambut kekhawatiran beberapa pihak. Rencana tersebut dikhawatirkan akan memicu perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.
Kekhawatiran itu beralasan karena Tiongkok juga mengancam akan menaikkan bea impor kedelai, mobil, pesawat terbang, daging, dan bahan kimia dari AS sebagai respons atas pernyataan Trump. Besaran tarifnya diumumkan 25 persen sehari setelah cuitan Trump muncul. Pelaksanaannya masih menunggu langkah AS. Menarik untuk dianalisis apakah keputusan Trump tersebut tepat dilihat dari dua sisi.
Sisi Amerika Serikat
Trump mengatakan bahwa sangat besar defisit perdagangan AS dengan Tiongkok, paling besar di antara mitra dagang yang lain. Pada 2017, total perdagangan Tiongkok ke AS adalah USD 506 miliar. Sedangkan total perdagangan AS ke Tiongkok tidak sampai seperempatnya.
Sekilas angka-angka itu tampak merugikan AS. Belum tentu juga. Banyak perusahaan dari AS yang memindahkan produksinya ke Tiongkok. Dari hanya 10 persen pada awal 1990-an menjadi 60 persen pada 2010 (Lardy 2014). Perusahaanperusahaan AS tersebut mengekspor produknya ke AS juga.
Faktanya, sekitar 65 persen dari total ekspor Tiongkok ke AS diproduksi oleh perusahaan-perusahaan asing. Banyak di antara mereka adalah perusahaan asal AS sendiri. Terbanyak dilakukan perusahaanperusahaan ritel murah, misalnya Hallmark dan Wal-Mart. Dengan diberlakukan hambatan tarif 25 persen, barang-barang dari Tiongkok akan mahal dan merugikan perusahaan-perusahaan AS yang memproduksi di Tiongkok maupun yang mengonsumsi di AS melalui impor.
Sikap proteksionisme AS dapat merugikan perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Tiongkok. Sebagai ilustrasi, pada 2016, perusahan-perusahaan tersebut memasarkan produknya ke Tiongkok senilai USD 166,6 miliar dan melayani ekspor ke negara-negara lain senilai USD 37,5 miliar (Athukorala 2017).
Jika pemerintah Tiongkok membatasi gerak perusahaan-perusahaan itu, AS bakal merugi karena justru keunggulan kompetitif perusahaan-perusahaan tersebut ada karena memindahkan basis produksinya ke Tiongkok. Sisi Tiongkok
Lantas, bagaimana Tiongkok? Tiongkok juga akan dirugikan. Ekonomi Tiongkok banyak bergantung kepada ekspor. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa rasio ekspor terhadap PDB Tiongkok adalah 33 persen. Itu jumlah yang besar jika dibandingkan dengan rata-rata rasio ekspor negara lain, misalnya AS, India, Brasil, yang hanya 10 persen. AS adalah salah satu tujuan utama ekspor Tiongkok. Hambatan tarif akan mengganggu perusahaan-perusahaan milik Tiongkok yang melakukan ekspor ke AS.
Meski begitu, posisi Xi Jinping tidak akan serawan Trump. Jinping baru saja diangkat tanpa batasan waktu berkuasa. Dia juga menguasai pasar dan media di dalam negeri. Gelombang protes di dalam negeri tidak akan banyak muncul dan bisa dikendalikan. Begitu juga soal harga, Jinping dapat memberikan subsidi dan tetap memberikan dukungan dana kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok yang dirugikan dari perang dagang tersebut.
Ancaman bahwa Tiongkok akan memberlakukan hambatan tarif kepada produk AS, misalnya kedelai, daging babi, mobil, pesawat terbang, dan bahan-bahan kimia, justru akan membahayakan perolehan suara Partai Republik, partai yang mengusung Trump. Partai Republik memiliki pemilih tradisional dari kalangan petani. Sudah banyak muncul protes di dalam negeri dari kalangan petani kedelai dan peternak babi.
Tekanan juga muncul dari industri pesawat terbang Boeing dan pasar saham di Wall Street. Upaya untuk menarik simpati menjelang Pemilu 2018 malah bisa menjadi bumerang bagi Trump dengan potensi hilangnya suara tradisional jika diteruskan.
Selain mitra dagang, saat ini Tiongkok adalah kreditor terbesar AS dan pemegang utang AS terbesar kedua. Jika perang dagang terjadi, bisa jadi Tiongkok akan melepas kredit dan surat utang AS. Lalu, mereka mengalihkan dananya ke negara-negara Eropa, Asia, dan Afrika. Apalagi, saat ini Tiongkok getol-getolnya membangun berbagai macam infrastruktur untuk menghidupkan kembali jalur sutera yang menghubungkan Asia dengan Eropa. Pelepasan kredit dan surat utang akan menggangu kondisi ekonomi AS.
Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah dampak politik. Selama ini AS adalah arsitek sekaligus yang banyak diuntungkan oleh institusi perdagangan internasional seperti WTO. Langkah Trump menolak penyelesaian masalah melalui WTO akan menurunkan kredibilitas WTO itu sendiri. Langkah tersebut dianggap mengancam sistem regulasi internasional yang selama ini dibentuk.
Selain itu, perang dagang itu bisa jadi merembet ke permasalahanpermasalahan geopolitik yang melibatkan kedua negara. Di antaranya, masalah perundingan nuklir Korea dan situasi keamanan di Laut Tiongkok Selatan. Untuk itu, akan lebih baik jika keduanya kembali ke meja perundingan dan melibatkan pihak ketiga seperti WTO untuk menyelesaikan masalah perdagangan keduanya. (*)
*) Dosen di Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya