Biayai Proyek Trem Pakai APBD

Banyak Rencana Skema Pembiayaan yang Kandas

SURABAYA – Skema pembiayaan trem kembali berubah. Awalnya proyek angkutan masal cepat itu bakal dibiayai APBN. Namun, hingga kini pemerintah pusat hanya memberikan janji-janji. Berbagai cara dilakukan pemkot hingga mencoba skema kerja sama pemanfaatan badan usaha (KPBU) tahun ini. Sayang, cara itu belum juga berhasil. Ujung-ujungnya, pemkot bakal menggunakan kekuatan APBD untuk merealisasikan proyek yang direncanakan sejak 2010 tersebut.

Keinginan itu disampaikan Wali Kota Tri Rismaharini saat menjamu anggota dewan di kediamannya beberapa waktu lalu. Wakil Ketua DPRD Surabaya Aden Darmawan mengatakan, Risma ingin perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Surabaya dipercepat. Setidaknya ada Rp 200 miliar anggaran yang dibutuhkan tahun ini.

Aden mengonsultasikan masalah tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemarin (12/4). ”Kalau saya tidak mempermasalahkan PAK tersebut. Tapi, kata pihak Kemendagri, urgensinya apa kok PAK dipercepat. Apa sudah jadi kebutuhan yang mendesak?” jelas politikus Partai Gerindra tersebut.

Aden mulai mempertanyakan realisasi proyek itu. Sebab, pemkot pernah menyampaikan bahwa proyek trem tidak akan memakai APBD. Dia juga mempertanyakan kekuatan APBD apabila nanti membiayai penuh proyek tersebut.

Estimasi terakhir, proyek trem membutuhkan anggaran Rp 4,5 triliun. Uang tersebut setara dengan separo APBD Surabaya yang mencapai Rp 9,1 triliun tahun ini. Namun, di sisi lain, jika proyek tidak segera dikerjakan, beban biaya pembangunan bakal semakin naik. Pada 2014 biaya proyek trem hanya diestimasikan Rp 2,5 triliun. Kini jadi membengkak.

Aden menambahkan, konsultasi di Kemendagri juga membahas badan hukum untuk angkutan masal yang dikerjakan pemkot. Bus Surabaya yang notabene digunakan sebagai transportasi pendukung trem kini belum memiliki badan hukum. ”Pusat mintanya agar perencanaan proyek ini dibikin matang. Jangan sampai uang sebanyak itu nanti sia-sia,” ujarnya.

Namun, pemkot tetap bersikukuh merealisasikan trem. Alasannya, trem mampu mengangkut orang lebih banyak dan lebih hemat energi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Muhammad Taswin membenarkan adanya penggunaan APBD pada proyek trem. Namun, sampai sekarang belum ada pembahasan mengenai PAK. ”Pakai APBD. Rencananya begitu, tapi kami hitung dulu,” jelas pria yang juga menjabat asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya itu.