Dewan Sebut BLUD Lebih Cocok

Badan Khusus Pengelola Transportasi

SURABAYA – Desakan pembentukan badan khusus pengelola transportasi di Surabaya terus menggelinding. Badan itu dinilai penting sehingga harus dikaji secara detail. Semua opsi baik. Namun, menurut anggota DPRD Surabaya, badan layanan nonprofit dirasa lebih tepat.

Saat ini pengelolaan masih ditangani langsung di bawah dinas. Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono menyatakan bahwa cara tersebut masih bisa digunakan. Sebab, angkutan umum milik pemerintah yang digunakan saat ini masih gratis.

Dia yakin suatu saat pemkot membutuhkan badan tersendiri yang menangani transportasi umum seperti bus dan trem. Apalagi jika sifatnya lebih masal. Bukan sekadar karena warga penasaran dan ingin naik. ”Ini berlaku untuk moda transportasi yang sudah berbayar,” lanjutnya.

Bentuknya bisa badan usaha milik daerah (BUMD) atau badan layanan umum daerah (BLUD). Tetapi, menurut Baktiono, BLUD lebih pas karena tidak menitikberatkan pada profit lembaga. ”Didirikannya badan ini harus dengan tujuan untuk memperlancar lalu lintas. Jangan kemudian jadi komersial,” tegas politikus PDIP tersebut.

Sebelum mendirikan badan khusus itu, imbuh dia, pemkot harus mempertimbangkan adanya pembanding untuk masyarakat. Pembanding yang dimaksud adalah manfaat yang didapat saat naik kendaraan umum jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Tanpa ada pembandingtersebut, Baktionomengakusangsimasyarakat akantertarikuntukmemanfaatkan transportasiumummasal.

Salah satu pembanding utama adalah soal tarif. Tarif yang diterapkan untuk penumpang transportasi masal harus lebih murah daripada transportasi pribadi maupun taksi online.

Pemkot bersama pakar juga harus mempelajari pengeluaran masyarakat khusus untuk transportasi setiap bulan. Karena itu, menurut dia, badan yang dibentuk lebih pas berupa badan nonprofit atau sejenis BLUD/ UPTD.