Dana Silpa untuk FR–Tanggulangi Banjir

OPD Harus Cermat Menggunakan Dana Celengan

SIDOARJO – Pemkab sedang mengkaji penempatan anggaran sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang mencapai Rp 864 miliar. Dana APBD yang tidak terserap itu rencananya digunakan untuk membiayai sejumlah proyek prioritas. Misalnya, pembangunan frontage road (FR) dan penanggulangan banjir.

Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menyatakan, sejauh ini pemkab masih menelaah penyebab tingginya silpa itu. Kemungkinan pertama, silpa muncul karena program sudah berjalan, tetapi anggarannya belum terserap. Yang kedua, adanya program kerja yang tidak bisa dijalankan. Organisasi perangkat daerah (OPD) sengaja tidak menjalankan kegiatan karena waktu pengerjaan kegiatan sangat minim. ”Proyek pemkab yang belum terbayar segera dilunasi. Sisanya dialihkan pada program pembangunan prioritas,” katanya.

Salah satunya pembebasan lahan FR. Tahun ini pemkab membebaskan lahan milik warga di tujuh desa. Untuk itu, sudah dialokasikan dana Rp 84 miliar. ”Setelah dihitung ulang, ada kekurangan Rp 50 miliar,” terangnya. ”Kekurangan tersebut bisa diambilkan dana silpa,” lanjutnya.

Dana celengan itu juga bisa dialokasikan untuk menambah anggaran normalisasi sungai. Dari total 42 afvour di Kota Delta, tahun ini pengerukan hanya menyentuh 17 sungai. Keterbatasan dana menjadi kendala. Pemkab hanya mampu mengalokasikan anggaran Rp 73 miliar.

Nur menyatakan, tim anggaran harus cermat mengalokasikan dana silpa itu. Jangan sampai dana tambahan tersebut justru membuat dinas kesulitan dalam melakukan penyerapan. ”Intinya, anggaran yang dapat penambahan merupakan kegiatan tuntas di akhir tahun,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan menjelaskan, dana celengan Rp 864 miliar tersebut harus dialokasikan pada proyek strategis pemkab. Contohnya, pembangunan FR, penanganan banjir, pembenahan sekolah rusak, penyediaan angkutan sekolah, dan pembangunan gedung terpadu.

Dari sejumlah rencana pembangunan tersebut, ada tiga proyek yang menurut Sullamul wajib dituntaskan. Pertama, FR. Jalan pendukung arteri itu harus diselesaikan. Menurut dia, dewan sudah meminta pemkab menuntaskan pembebasan lahan FR tahun ini. ”Kalau pertengahan tahun tuntas, segera pembangunan fisik,” ujarnya.

Yang kedua, penanggulangan banjir. Pemkab harus bisa mengurangi titik genangan yang kini masih tersebar di sejumlah wilayah seperti di Porong, Jabon, Waru, Taman, dan perkotaan. Fokus yang ketiga adalah mengurai kemacetan. Sebab, pertumbuhan kendaraan di Sidoarjo sangat tinggi, tetapi tidak diikuti dengan pertumbuhan jalan.

Pembebasan lahan dianggarkan Namun, masih kurang

Di antara

baru yang akan dikeruk. Hal itu disebabkan keterbatasan anggaran. Dana normalisasi yang disiapkan hanya

Dana yang dialokasikan

Belum menyentuh SMP.

Tahun lalu dishub sudah menganggarkan tapi batal karena tidak disetujui.