DPT Jatim Masih Bisa Berubah

30.155.179 Warga Berhak Nyoblos

SURABAYA – KPU Jatim akhirnya resmi menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Jatim 2018. Hasilnya, 30.155.179 warga dinyatakan berhak mencoblos pada 27 Juni 2018. Jumlah itu menurun 230.020 orang jika dibandingkan dengan yang tercantum dalam daftar pemilih sementara (DPS).

Komisioner KPU Jatim Khoirul Anam mengatakan, meski DPT telah ditetapkan, pemutakhiran data tetap berlangsung hingga menjelang pencoblosan. ”Penetapan DPT kami perlukan sebagai dasar untuk pengadaan logistik,” katanya setelah rapat pleno penetapan DPT pilgub yang digelar KPU Jatim bersama KPU kabupaten dan kota kemarin.

Anam menyebutkan, hingga kini masih ada sejumlah hal yang berpotensi membuat DPT berubah. Mulai pemilih yang belum memiliki KTP/surat keterangan pengganti KTP, pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), hingga potensi mutasi pemilih (keluar maupun masuk Jatim).

Anam menjelaskan, DPT yang telah ditetapkan KPU Jatim menjadi indikator keberhasilan penetapan daftar pemilih. ”Menurun bukan berarti (jumlah pemilih, Red) berkurang. Melainkan, kualitas pemutakhiran data semakin bagus,” lanjutnya. Artinya, kinerja tim pencocokan dan penelitian di lapangan lebih baik daripada sebelumnya.

Penurunan jumlah pemilih disebabkan beberapa hal. Salah satunya, KPU mencoret 67.461 pemilih yang tidak jelas keberadaannya. Selain itu, ada laporan data pemilih TMS dari lembaga pengawas dan masyarakat. KPU Jatim juga mengidentifikasi masih adanya sekitar 500 ribu pemilih yang belum memiliki e-KTP. Padahal, mereka sudah layak mencoblos. KPU masih berkoordinasi dengan dispendukcapil kabupaten dan kota untuk mengatasi persoalan tersebut.

Potensi berubahnya DPT pilgub Jatim juga diungkapkan Bawaslu Jatim. Lembaga pengawas itu meminta KPU untuk terus melakukan telaah terhadap DPT. ”Sebab, masih ada beberapa hal yang berpotensi mengubah DPT. Termasuk data ganda yang belum terdeteksi,” kata Komisioner Bawaslu Aang Kunaifi yang hadir dalam rapat pleno kemarin.

Bagaimana tanggapan perwakilan paslon? M. Roziqi, ketua tim pemenangan Khofifah-Emil, sepakat dengan bawaslu. Dia menyebut DPT bukan hasil final. ”Kami berharap ada keterbukaan. Mari kita saling mengisi dan melengkapi data,” katanya. Jangan sampai ada pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih karena terhalang administrasi.

Senada, Hikmah Bafaqih, ketua tim pemenangan Gus Ipul-Puti, meminta semua pihak membantu dispendukcapil di kabupaten atau kota masing-masing. ”Tapi, KPU harus tetapkan timeline, sampai tanggal sekian apa sudah jalan,” tuturnya.