Pencurian Soal UNBK Libatkan Bimbel
Kepala SMPN 54 Diperiksa Hari Ini
SURABAYA – Satu per satu potongan puzzle kasus dugaan pencurian soal UNBK di SMPN 54 Surabaya mulai ditemukan. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Rudi Setiawan menyatakan, ada keterlibatan lembaga bimbingan belajar (bimbel) dalam kasus tersebut.
Keterlibatan bimbel itu terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan awal pada 26 April. SMPN 54 Surabaya yang menjadi lokasi dugaan pencurian soal UNBK berada di Kecamatan Bulak yang masuk wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Namun, bimbel berlokasi di wilayah polrestabes. ”Lokasi lembaga bimbel itu jadi pertimbangan awal. Makanya, kami yang nangani,” ucap Rudi.
Namun, saat ditanyai lebih lanjut terkait lembaga bimbel mana yang terlibat, Rudi enggan menjawab
Lokasi lembaga bimbel itu jadi pertimbangan awal. Maka, kami yang nangani.” KOMBESPOL RUDI SETIAWAN Kapolrestabes Surabaya
”Aduh, kok pertanyaannya jadinya ke sana. Jangan dulu lah ya. Ini kan masih proses,” katanya.
Lembaga bimbel itu sejak awal disebut-sebut polisi sebagai pihak ketiga di luar sekolah. Kuat dugaan, merekalah yang memasok jawaban soal UNBK ke pihak sekolah. Dugaan menguat karena jawaban soal tidak bisa diterima siswa yang sedang mengikuti ujian. Apalagi, ada dilarang membawa handphone ke dalam ruang ujian.
Karena itulah, polisi juga mendalami dugaan keterlibatan pihak sekolah. Polisi sudah memeriksa lima dari sekolah dan dinas pendidikan (dispendik). Kepala SMPN 54 Surabaya Keny Erviati sudah dijadwalkan menjalani pemeriksaan di polrestabes hari ini. Penyidik merasa perlu memanggil Keny lantaran dianggap paling bertanggung jawab atas segala kejadian di sekolah.
Saat ditanya mengenai kemungkinan terlibatnya Keny dalam kasus pencurian data UNBK, Rudi mengaku tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. ”Terlalu dini untuk menghakimi seperti itu,” ucap mantan Dirreskrimsus Polda Sumsel itu.
Yang jelas, lanjut Rudi, para penyidik unit tindak pidana ekonomi satreskrim sudah mem- formulasikan sejumlah pertanyaan. Targetnya adalah mengembangkan kasus tersebut hingga menemukan aktor intelektual yang mengatur pencurian soal tersebut. ”Pasti nanti berkembang itu penyelidikannya,” tegas polisi asal Lampung tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana menerangkan, sebelum UNBK, sebenarnya disepakati bahwa seluruh pihak dilarang membawa HP ke dalam ruangan. Termasuk guru, pengawas, dan kepala sekolah. Itu dilakukan untuk meminimalkan kebocoran soal. ”Tapi, sepertinya ini dilanggar. Berarti ada yang bermain,” jelasnya.
Agustin menilai permasalahan kebocoran UNBK dilakukan dengan sangat sistematis. Banyak pihak yang terlibat. Tidak tertutup kemungkinan ada oknum dinas yang ikut bermain. ”Kalau sampai ada orang dinas yang main, nanti berurusan sama Bu Wali,” ucap politikus PDIP itu.
Permasalahan di SMPN 54 bukan hanya kasus pencurian data UNBK. Inspektorat juga bakal mengklarifikasi laporan sejumlah guru karena kepala sekolah sering berkata kasar dan mengumpat. ”Nanti sanksinya sesuai PP No 53 Tahun 2010 (tentang Disiplin PNS),” ujar Kepala Inspektorat Sigit Sugiharsono.
Agustin juga bakal membahas permasalahan tersebut dalam rapat komisi. Dia mengaku sudah mencium ketidakberesan di SMPN 54 sejak sebulan belakangan. Sejumlah guru melaporkan masalah itu ke komisinya. ”Ada gap-gapan. Tapi, yang pihak ini di-back up anggota dewan ini. Kubu yang ini di-back up anggota dewan lainnya,” jelasnya.
Karena itu, dia memilih tidak ikut campur dalam masalah tersebut. Hearing tidak dilakukan hingga sekarang. Namun, setelah melihat permasalahan semakin besar, dia berencana mengundang dispendik untuk memastikan permasalahan itu tidak terjadi di sekolah lain.
Anggota Komisi B Baktiono meminta dispendik segera menurunkan jabatan kepala sekolah. Tujuannya, tidak ada upaya penghilangan jejak dalam kasus tersebut. ”Segera tunjuk Plt kepala sekolah biar kasusnya terang benderang,” terang anggota dewan empat periode itu.
Sebulan lalu Baktiono didatangi sejumlah guru honorer hingga PNS dari SMPN 54. Permasalahan itu sudah disampaikan ke dispendik dan inspektorat. Dia menyampaikan bahwa para guru tidak cocok lagi dengan kepemimpinan kepala sekolah. Namun, laporan tersebut tidak ditanggapi dengan serius.