Hampir Dua Ribu Warga Di-PHK
Selama Dua Bulan, Tingkatkan Angka Penganggur
SIDOARJO – Menyandang kota industri, angka penganggur di Kota Delta malah tinggi. Dari data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sidoarjo, tahun lalu terdapat 31.549 pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). ’’Tahun ini hingga Februari, ada 1.988 pekerja yang di-PHK,’’ kata Kasi Perselisihan Hubungan Industrial Disnaker Sidoarjo Ucok Sunyoto saat ditemui di kantornya Senin (30/4).
Data tersebut didapat dari pencairan jaminan hari tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Setiap karyawan yang tidak lagi bekerja mendapatkan dana sosial itu. ’’Jumlah pekerja yang mengambil JHT, itu yang kami catat,’’ ucap Ucok.
Dia menyatakan, penyebab PHK banyak. Bukan hanya perselisihan antara karyawan dan perusahaan. PHK bisa disebabkan kelebihan beban perusahaan. Karena pendapatan turun, perusahaan terpaksa memutus hubungan kerja. Penyebab kedua pensiun dini. Tidak sedikit karyawan yang mengajukan pensiun sebelum masa kerja habis. ’’Biasanya karena sakit,’’ papar Ucok.
Tingginya angka PHK tersebut jelas berdampak pada penambahan jumlah penganggur. Menurut data disnaker, penganggur pada 2012 mencapai 50.816 orang. Pada 2013, angkanya turun menjadi 42.416 orang. Selang setahun, jumlahnya menjadi 41.465 orang. Nah, akhir tahun ini angkanya naik menjadi 52.675 orang (selengkapnya baca grafis).
Kepala Disnaker Sidoarjo M. Husni Thamrin menyatakan, tingginya angka penganggur juga disebabkan banyaknya lulusan sekolah. Setiap tahun 21 ribu siswa lulus sekolah. ’’Jika ditambah karyawan yang di-PHK, angka pengangguran besar,’’ jelasnya.
Menurut Husni, ada sejumlah solusi untuk mengurangi angka penganggur. Pertama, menggelar bursa kerja terbuka. Kegiatan itu digelar setahun dua kali. ’’Rencana kami, gelar bursa kerja di tingkat kecamatan,’’ paparnya.
Solusi kedua, menunggu Balai Latihan Kerja Internasional (BLKI) berjalan. Pembangunan gedung di Tulangan tersebut tuntas tahun lalu. ’’Tinggal menunggu pengoperasian dari pemerintah,’’ jelasnya.
Sementara itu, untuk solusi PHK, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan perusahaan. Setiap ada rencana pemutusan hubungan kerja, pihak perusahaan harus lebih dulu melapor ke pemkab. ’’Agar kami tahu persoalan dan bisa memberikan solusi,’’ terang Husni.