54 Lokasi Tunggu Izin Pemda

Program BBM Satu Harga

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menargetkan pembangunan 67 titik untuk kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga tahun ini. Namun, hingga pertengahan Mei, baru empat lokasi BBM satu harga yang beroperasi. Sebanyak 54 lokasi masih menunggu izin dari pemerintah daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, saat ini terdapat sembilan lokasi BBM satu harga yang masih dalam tahap pembangunan. Pihaknya menargetkan pembangunan di sembilan lokasi tersebut bisa selesai pada triwulan kedua. ’’Yang 54 sudah evaluasi untuk lokasi-lokasinya dan sudah sesuai kriteria. Izin dari Pertamina sudah keluar. Jadi menunggu pemda,’’ ujarnya kemarin (17/5).

Menurut dia, perlu koordinasi Dirjen otda (otonomi daerah) dan pemda. ’’Kami minta dispensasi agar proses pembangunan paralel dengan izin,” imbuhnya. Dengan begitu, 54 lokasi tersebut bisa selesai pada triwulan ketiga 2018.

Nicke menyatakan, tahun lalu Pertamina harus menggelontorkan dana Rp 830 miliar untuk program BBM satu harga. Sedangkan untuk saat ini, Pertamina masih menunggu kuota dari pemerintah untuk memperkirakan dana yang harus dikeluarkan pada program tersebut.

Namun, Pertamina telah memiliki standar dalam membangun lembaga penyalur BBM satu harga. ’’Kami tunggu kuota yang disiapkan yang ditetapkan BPH Migas,’’ kata Nicke.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menargetkan BBM satu harga bisa menjangkau 73 titik di seluruh Indonesia. Di antara 73 titik tersebut, 67 titik penyalur dibangun oleh Pertamina. Sisanya, enam titik, dibangun PT AKR Corporindo Tbk.

Selama 2017 BBM satu harga bisa mencapai 57 titik. Terdiri atas 54 titik yang dibangun Pertamina dan tiga titik lainnya dikerjakan AKR Corporindo. Pemerintah menargetkan program BBM satu harga mencakup 159 titik hingga 2019. Sebanyak 150 titik dikerjakan Pertamina dan sisanya oleh AKR Corporindo.