DPRD Setuju Portal Harun Thohir
GRESIK – DPRD Gresik ikut geram dengan nasib Jalan Harun Thohir. Sudah bertahun-tahun diwacanakan, direncanakan, disurvei, dan dirundingkan, perbaikan jalan lingkar pelabuhan itu tidak kunjung terealisasi. Minim partisipasi.
Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Gresik telah menyiapkan anggaran Rp 7,5 miliar. Itu bukti komitmen pemerintah. Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik pekan lalu, dana tersebut telah disepakati.
”Anggaran APBD ini untuk menambah iuran dari perusahaan,” jelas Ketua Komisi III (bidang pembangunan) DPRD Gresik Asroin Widyana kemarin (18/5).
Namun, DPRD mengingatkan pemkab untuk tidak terpaku pada anggaran APBD itu. Sebab, sejauh ini tidak ada iktikad baik dari perusahaan. Padahal, pernah ada survei. Pengguna Jalan Harun Thohir didata. Ratarata kendaraan yang melewatinya merupakan milik perusahaan aktif di sekitar pelabuhan. ”Jika sekiranya masih buntu (bantuan perusahaan, Red), solusinya ya kembalikan kelas jalan,” ujar Asroin.
Fungsi Jalan Harun Thohir harus dikembalikan. Dari fungsi jalan kelas I menjadi jalan kelas III. Saat ini Jalan Harun Thohir seakan-akan telah menjadi jalan kelas I. Yaitu, jalan dengan beban tonase lebih dari 20 ton. Padahal, Jalan Harun Thohir berstatus jalan kabupaten tipe III. Beban maksimalnya 8 ton.
”Maka, sebelum diperbaiki, kembalikan dulu fungsi jalan menjadi kelas III,” imbuh politikus Partai Golkar itu. Asroin juga setuju jalan lingkar pelabuhan tersebut segera diportal. Kendaraan dibatasi. Ketua DPRD Gresik Abdul Hamid, menurut Asroin, juga meminta Jalan Harun Thohir diportal.
Kepala Dinas PUTR Gresik Gunawan Setijadi setuju dengan usul tersebut. Dengan atau tanpa iuran perusahaan, Jalan Harun Thohir tetap dibangun. Biayanya murni dari APBD Rp 7,5 miliar. ”Kami kembalikan fungsinya dengan memasang portal,” kata Gunawan.