Ada Indikasi Radikal, Aparat Akan Masuk
Kemenristekdikti Tegaskan Kampus Bakal Diawasi Ketat
JAKARTA – Temuan bahan peledak dan bom di dalam kampus Universitas Riau (Unri) menjadi wake-up call bagi pemerintah. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menegaskan, pihaknya akan memberikan pengawasan ketat
Kemenristekdikti telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Para dosen wajib menyerahkan nomor telepon pribadinya pada pihak kampus. Akunakun medsos milik mahasiswa juga akan dipantau.
”Bukan mau mencampuri privasi mereka (mahasiswa, Red), tapi ini masalah gangguan keamanan,” kata Nasir kemarin (4/6).
Aturan itu akan berlaku umum. Semua kampus akan diawasi. Jika ditemukan tanda-tanda kegiatan yang mengarah pada gangguan keamanan, Nasir mempersilakan aparat keamanan masuk ke kampus dan memeriksa. ”Tidak ada kampus yang akan steril dari pemeriksaan,” tegasnya.
Nasir sama sekali tidak setuju dengan argumen bahwa kampus tak boleh dimasuki petugas keamanan dengan alasan mimbar akademik. ”Di negara mana kampus tidak boleh dimasuki (petugas keamanan, Red), nggak ada aturannya. Kalau bikin negara tidak aman, ya harus dihabisi.”
Nasir menyebut, benih-benih pemikiran radikal ada sejak 1983. Saat itu Orde Baru memberlakukan kebijakan normalisasi kegiatan kampus (NKK) dan badan keamanan kampus (BKK) untuk mensterilkan kampus dari kegiatan politik mahasiswa. ”Ya akhirnya di kampus terjadi kekosongan, diisi mereka (pemikiran radikal, Red),” katanya.
Risiko paparan radikalisme tersebut, lanjut Nasir, tidak hanya terjadi di kampus, tetapi juga di sekolah SMA maupun SMP. ”Gurunya terpapar, siswanya ikut terpapar. Dosennya terpapar, mahasiswanya juga terpapar.”
Untuk mengendalikan hal itu, Nasir menyebut, pihaknya telah menggencarkan sosialisasi wawasan kebangsaan dan bela negara. Kegiatan itu semakin digiatkan pasca pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Selain itu, dalam waktu dekat, Kemenristekdikti mewajibkan kampus membuat desain kurikulum dengan muatan materi pemahaman terhadap keamanan di Indonesia serta wawasan kebangsaan dan bela negara. Menurut Nasir, itu penting karena menyangkut reputasi Indonesia di mata dunia.
”Kalau Indonesia nggak aman, siapa orang asing yang mau masuk ke sini?” pungkasnya.
Unair Tak Ajarkan Paham Radikalisme Dari Surabaya, Universitas Airlangga (Unair) menyatakan telah berusaha dengan maksimal untuk menangkal paham radikal. Rektor Unair Prof Moh. Nasih menolak jika institusi yang dia pimpin terpapar paham radikalisme seperti rilis BNPT. Sebab, selama ini Unair telah berupaya maksimal untuk menyiapkan generasi dan lulusan yang excellence with morality.
”Tidak pernah sekejap pun kami mengajari mereka menjadi teroris dan radikalis,” katanya saat dikonfirmasi Jawa Pos kemarin.
Unair juga tengah fokus membawa kampus masuk jajaran perguruan tinggi berkelas dunia. Seluruh mahasiswa, dosen, pengelola, dan tenaga pendidikan tengah bersemangat menjadikan Unair sebagai the truly university yang excellence with morality. ”Kami ingin tetap fokus, efektif, dan produktif mengantarkan Unair menjadi salah satu aset strategis kebanggaan bangsa,” ujarnya.
Namun, jika BNPT masih menganggap kurang, lanjut dia, pihaknya tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Meski begitu, Unair sangat senang dan siap membantu BNPT maupun Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). ”Kami sudah berusaha. Namun, kami juga meminta arahan dan petunjuk BNPT maupun Dikti yang harus dilakukan. Apabila itu menjadi ranah kami, akan kami lakukan,” tegasnya.