PPDB Jalur Prestasi Tak Libatkan KONI
Wali Murid Kini Pertanyakan Jenjang SMA/SMK
SURABAYA – Polemik jalur prestasi yang tidak transparan tak hanya terjadi dalam pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP di Surabaya. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Surabaya menyebutkan, pihaknya tidak dilibatkan dalam seleksi jalur prestasi SMA/ SMK. Padahal, bicara soal jalur prestasi olahraga, KONI seharusnya bisa memberikan pertimbangan.
Sudah dua tahun ini KONI tidak dilibatkan dalam penentuan aturan untuk jalur prestasi SMA/SMK. Hal itu terjadi karena kewenangan terhadap SMA/SMK berpindah ke Pemprov Jatim. Masalah yang dialami banyak calon siswa baru adalah status prestasi yang dinilai tidak sesuai atau memenuhi syarat. ’’Jalur prestasi yang jadi polemik memang untuk pendaftaran ke SMA/ SMK,’’ jelas Ketua Umum KONI Surabaya Hoslih Abdullah kemarin (12/6).
Masalah yang umumnya terjadi adalah calon siswa baru tidak diterima meski meraih prestasi yang signifikan di tingkat daerah. Hoslih menjelaskan, untuk beberapa kejuaraan daerah (kejurda), sertifikat atlet asal Surabaya juga mendapat legalisasi dari KONI Surabaya. Sayang, sertifikat tersebut tidak menjamin si atlet bisa masuk sekolah favorit
Yang lebih bikin prihatin, siswa yang bersangkutan ternyata disisihkan atlet lain yang tingkat kejuaraannya lebih kecil. Yakni, tingkat kabupaten atau kota. ’’Ketika pendaftaran, mereka malah kalah dengan kabupaten atau kota. Padahal, mereka punya prestasi di kejurda, tingkat provinsi,’’ jelas Hoslih.
Menurut dia, polemik itu bisa terjadi lantaran koordinasi antara dinas pendidikan provinsi dan KONI Surabaya kurang. Terutama untuk masalah petunjuk teknis (juknis).
Misalnya, atlet tersebut minimal mendapatkan juara berapa untuk bisa diterima melalui jalur prestasi. Tingkat daerah dan kabupaten/kota pun punya bobot penilaian yang berbeda. Karena tidak ada juknis yang jelas, lanjut Hoslih, banyak orang tua yang protes ke KONI.
Bahkan, beberapa di antaranya juga mengutarakan kekecewaan kepada anggota DPRD Surabaya. ’’Rata-rata bertanya pertimbangannya apa kok sampai anaknya tidak diterima,’’ terang Hoslih.
Sementara itu, untuk PPDB SMP, dia mengaku malah sudah berkoordinasidengandinaspendidikan kota. Belum ada laporan resmi ke KONI meskipun beberapa orang tua siswa protes. ’’Sebab, kami sudah rapat bersama tiga komponen. Ada dinas pendidikan, dinas pemuda dan olahraga, juga KONI,’’ lanjutnya.
Tidak tertutup kemungkinan adanya permasalahan. Misalnya, siswa berprestasi tersebut tidak diterima di sekolah pilihan pertama dan masuk pilihan kedua. Atau, masuk sekolah yang tidak dipilih sama sekali.
Menurut Hoslih, kondisi tersebut bisa saja terjadi. ’’Biasanya memang ada penempatan sekolah di dispendik. Nah, bisa jadi siswa tersebut diterima di sekolah sesuai penempatan yang cocok untuk siswa itu,’’ paparnya.
Namun, jika merasa kurang jelas, orang tua siswa bisa menanyakan langsung ke Dispendik Surabaya. Sebab, standar penempatan ditentukan dinas. Di antaranya, zona sekolah dan jarak dengan tempat tinggal siswa. Juga, kesesuaian kompetensi olahraga siswa dengan program unggulan sekolah tersebut. ’’Itu dispendik yang tahu pasti. Bisa ditanyakan,’’ paparnya.
Ketua DPRD Surabaya Armuji mendapat laporan dari KONI pada 9 Juni. Ada 40 siswa yang dilaporkan KONI. Mereka mendulang prestasi dari banyak cabang. Mulai sofbol, drum band, boling, anggar, taekwondo, senam, hingga panjat tebing. ’’Saya sudah telepon Pak Saiful (Kadispendik Jatim, Red). Saya minta dilakukan verifikasi ulang,’’ katanya.
Beberapa wali murid mengeluhkan adanya dugaan kecurangan di salah satu SMA di Surabaya Selatan. Penerimaan tidak dilakukan sesuai juknis. Dalam penerimaan cabang olahraga beregu seperti basket yang maksimal hanya tiga orang, ternyata yang diterima bisa sampai sepuluh orang. Hal tersebut tentu membuat jatah atlet lain berkurang.
Armuji berjanji menyurati Kadispendik Jatim setelah Lebaran. Menurut politikus PDIP tersebut, permasalahan itu harus dituntaskan agar tidak ada wali murid yang merasa dicurangi.
Sementara itu, PPDB SMP bukan tanpa celah. Armuji meminta Dispendik Surabaya tidak mengendurkan pelayanan.