BUMN Fund Percepat Proyek Infrastruktur

Jembatani Kebutuhan Dana dan Investor

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menginisiasi pembentukan BUMN Fund (Private Investment Firm) untuk mendukung program pembangunan infrastruktur. Badan tersebut memiliki fungsi menjembatani kebutuhan pendanaan proyek infrastruktur dengan para investor potensial, baik BUMN maupun perusahaan swasta.

Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, salah satu tujuan pemerintah membangun infrastruktur ialah mengurangi biaya logistik serta meningkatkan konektivitas antarwilayah. ’’Tentunya untuk membiayai seluruh proyek infrastruktur ini tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah dan BUMN semata. Namun, diperlukan juga partisipasi swasta serta investor lainnya,’’ ujar Rini kemarin (28/6).

Untuk itu, Kementerian BUMN mendorong PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (persero) dan PT Danareksa (persero) melalui anak usaha masingmasing membentuk perusahaan patungan yang akan mengelola BUMN Fund bersama beberapa calon pemegang saham. Yakni, Asuransi Jasindo, Asabri, Jasa Raharja, Taspen, Askrindo, dan Jamkrindo. Perusahaan patungan tersebut bernama PT Bandha Investasi Indonesia.

Melalui skema BUMN Fund itu, pihaknya meyakini percepatan pembangunan nasional bisa terlaksana sehingga geliat perekonomian akan semakin kuat. ’’Skema ini diharapkan akan menjadi solusi bagi pendanaan infrastruktur yang lebih terorganisasi sekaligus mengoptimalkan pengelolaan dana milik BUMN, baik dengan berinvestasi pada proyek maupun portofolio,” jelas Rini.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014–2019, pemerintah akan meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 96,6 persen. Yaitu, dengan membangun pembangkit sehingga kapasistas listrik nasional bisa mencapai 71.000 megawatt (mw) pada akhir 2019. Pemerintah juga akan mengembangkan lima pelabuhan utama, memperbesar sepuluh bandara, serta membangun jalan tol sepanjang 1.800 kilometer (km).

Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro menambahkan, saat ini terdapat 114 proyek infrastruktur yang membutuhkan pendanaan lebih lanjut. Namun, masih perlu dianalisis proyek mana saja yang paling tepat untuk ditawarkan ke investor.

Menurut Aloy, target terdekat Bandha ialah mampu mengelola dana sekitar Rp 1,8 triliun dalam setahun ke depan. Sedangkan efektivitas perusahaan mengelola investasi setidaknya membutuhkan waktu tiga tahun.

Sementara itu, Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, keberadaan Bandha akan menambah pendanaan proyek dan modal BUMN. Menurut dia, saat ini kebutuhan proyek infrastruktur setidaknya mencapai Rp 1.000 triliun per tahun dan capex BUMN hanya sekitar Rp 583 triliun.

Namun, Gatot menegaskan bahwa penambahan modal bagi BUMN akan berlaku untuk perusahaan, bukan untuk holding. ’’Ini fokusnya lebih kepada proyek karena APBN dan capex BUMN tidak mencukupi. Tidak ada kaitannya dengan holding,’’ tandasnya.