SMK Tolak Pendaftaran Siswa Inklusi
Wali Murid Lapor Ketua Dewan
SURABAYA – Wali murid yang memiliki putra-putri berkebutuhan khusus wadul ke Ketua DPRD Surabaya Armuji kemarin (2/7). Mereka bingung. Anak mereka ingin sekolah, tetapi sampai sekarang belum ada yang mau menerima mereka.
’’Masalahnya, anak kami ini ingin sekolah semua. Kami sudah mondar-mandir, sampai sekarang belum diterima,’’ ujar Purwanto yang mewakili 15 wali murid lainnya. Mereka yang senasib itu dipertemukan saat mendaftar di SMKN 8. Anak-anak mereka tidak diterima hingga jalur PPDB inklusi ditutup pada 8 Juni.
Perjuangan untuk menyekolahkan anak-anak tersebut sudah sampai ke Dinas Pendidikan Jatim. Purwanto dan wali murid lainnya diterima dengan baik oleh dinas. Mereka direkomendasikan untuk mendaftar kembali ke SMKN 4. Namun, prosesnya berbelit-belit saat di sekolah tersebut.
Mereka diminta menyertakan hasil psikotes dari Universitas Airlangga (Unair). Beberapa wali murid sudah memegang hasil psikotes dari RSUD dr Soetomo. Namun, hasil tes tersebut ditolak karena bukan dari Unair. Para wali murid keberatan jika melakukan tes lagi. Sebab, biaya tes tersebut mencapai Rp 250 ribu. Bagi mereka, itu cukup membebani. ’’Yang bikin saya sakit hati, kenapa kepala sekolahnya bilang, kalau mau anaknya pintar, ya harus keluar uang,’’ kata wali murid lainnya, Agustin, hingga tangisnya pecah.
Dibanding wali murid lainnya, Agustin lebih beruntung. Sebab, anaknya kini diterima di salah satu SMK swasta. Namun, dia harus menyertakan surat pernyataan. Jika anaknya tidak mampu mengikuti kegiatan belajar-mengajar, dia bersedia anaknya dikeluarkan. ’’Enggak masalah, yang penting anak saya sekolah,’’ ucapnya.
Agustin tetap datang bersama wali murid lainnya meski anaknya sudah diterima. Dia datang untuk memberikan dukungan kepada wali murid lainnya. Selain itu, dia menyampaikan keluhan terkait arogansi pihak sekolah yang menolak anak-anak mereka.
Ketua DPRD Surabaya Armuji menerangkan bahwa kewenangan SMA/SMK sekarang sudah beralih ke pemprov. DPRD tidak berwenang memanggil pihak sekolah. Namun, dia berusaha membantu menyampaikan keluhan itu ke pemkot agar mereka dapat beasiswa.
’’Kamu ingin masuk SMK jurusan apa?’’ tanya Armuji. Ada yang ingin di jurusan mesin. Ada juga yang ingin tata boga.
Armuji menerangkan bahwa permasalahan tersebut tidak pernah muncul saat kewenangan SMA/SMK masih di tangan pemkot. Tidak ada penolakan bagi murid inklusi.