Dinas PUPR-Perkim Minta Pengecualian

Terkait Minimnya Serapan Anggaran

SIDOARJO – Semester pertama sudah berlalu. Berdasar hasil evaluasi pemkab, kinerja serapan anggaran dua dinas teknis terbilang sangat minim. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) hanya mampu menyerap 13,19 persen. Dinas perumahan dan permukiman (perkim) baru 17,20 persen.

Kepala Dinas PUPR Sidoarjo Sigit Setyawan mengakui, serapan anggaran PUPR memang masih rendah. Minimnya penggunaan anggaran itu bukan disebabkan kinerja instansi yang menurun, tetapi adanya perubahan.

Sigit menuturkan, tahun ini dinas PUPR fokus pada bidang bina marga. Yakni, pembangunan jalan. Ada satu pekerjaan besar, yaitu pengerjaan jalan beton. Sebanyak 34 ruas jalan aspal bakal diubah menjadi jalan cor. Prioritasnya, jalan-jalan yang kerap dilewati kendaraan berat. ”Seperti lanjutan pekerjaan Jalan Porong–Krembung,” ucapnya.

Namun, saat proyek akan berjalan, perencanaan terpaksa diubah. Dalam pembahasan internal, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) meminta dinas PUPR memprioritaskan jalan yang ramai warga. Misalnya, Jalan Raya Betro, Sedati. Perubahan itu membuat pengerjaan pembangunan tersendat. ’’Kami harus mengulang dari awal sehingga pekerjaan kami terhambat,’’ tuturnya.

Alasan serupa disampaikan Kepala Dinas Perkim Sidoarjo Sulaksono. Menurut dia, ada pekerjaan yang membutuhkan waktu. Contohnya, pembebasan lahan. Tahun ini dinas perkim memiliki pekerjaan pembebasan lahan untuk lima proyek. Salah satunya, lahan rumah sakit umum daerah Sidoarjo Barat. ”Pembebasan lahan membutuhkan waktu,” jelasnya.