Demokrat Pilih Menunggu

PARTAI Demokrat sudah memastikan tidak memiliki calon presiden dari kader sendiri. Dengan begitu, partai yang dipimpin Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu akan memilih satu di antara dua kutub politik yang mungkin muncul pada Pilpres 2019.

Keputusan Partai Demokrat akan bergantung pada sosok cawapres yang muncul. ’’Kami ingin tahu siapa yang dipilih Pak Jokowi. Begitu pula yang dipilih Pak Prabowo,’’ ujar SBY kemarin

Penglihatan saya sebagai veteran capres, yang akan mengubah keadaan nanti bila baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo mengumumkan cawapresnya.’’ SBY Ketua Umum Partai Demokrat

Dia yakin rakyat dan semua parpol sedang menunggu siapa yang akan dipilih oleh dua tokoh tersebut untuk bertarung pada pilpres tahun depan. ’’Penglihatan saya sebagai veteran capres, memang yang akan mengubah keadaan nanti bila baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo mengumumkan siapa cawapresnya,’’ lanjut pria asal Pacitan itu.

Menurut SBY, situasi politik akan sangat dinamis. Tanggal 9–10 Agustus nanti adalah puncaknya. Apalagi bila Jokowi dan Prabowo mengumumkan cawapresnya saat-saat akhir itu. Berarti parpolparpol hanya punya waktu 2 x 24 jam untuk bersikap.

Partai Demokrat, lanjut SBY, sudah menyiapkan beberapa opsi. Karena itu, apa pun kondisinya, meski mepet, Partai Demokrat akan tetap bisa menentukan pilihan. Sejak Senin (9/7), dia bersidang dengan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dilanjutkan pertemuan dengan ketua-ketua DPD dari seluruh Indonesia kemarin.

Semua opsi yang ada sedang dibahas. Pertemuan akan sampai pada satu titik, yaitu saat Demokrat mengusung capres dan cawapres. ’’Saat ini Demokrat tidak punya calon presiden,’’ tegasnya.

Sementara itu, Direktur Wahid Foundation Zannuba Arifah Chafsoh alias Yenny Wahid berharap cawapres yang muncul nanti memiliki kapasitas yang lengkap. Secara terang benderang, putri kedua Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid itu menyebut Mahfud MD sebagai cawapres yang memiliki kompetensi yang jarang dimiliki cawapres lain. ”Pengalamannya lengkap. Dia juga kader NU tulen. Tidak usah diragukan lagi,’’ kata alumnus Harvard University itu.

Trias politica, kata Yenny, ada pada Mahfud. Sebab, guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta itu pernah menjadi anggota DPR (legislatif ), menteri (eksekutif ), dan hakim konstitusi (yudikatif).

Menurut Yenny, NU memang sudah memutuskan untuk tidak terlibat politik praktis secara kelembagaan. ”Namun, silakan kader NU yang ingin berpolitik dan berkiprah. Asalkan, tidak mengklaim membawa-bawa NU,” paparnya. Selain itu, dia berharap sesama kader NU tidak saling menjegal dalam kontestasi politik praktis.