Butuh Solusi, Surati Pemkot Lagi
TAHUN pelajaran baru tinggal dua hari lagi. Namun, sekolah swasta di Surabaya masih diributkan dengan polemik kekurangan siswa. Sejumlah yayasan dan lembaga pendidikan swasta kemarin berkumpul untuk merumuskan langkah selanjutnya, khususnya berkomunikasi dengan pemkot.
Pertemuan di Wisma Guru PGRI itu dihadiri perwakilan dari 54 yayasan dan lembaga pendidikan swasta. Perkembangan terakhir, setiap sekolah belum mendapatkan tambahan siswa yang signifikan. Malah, ada yang jumlahnya justru berkurang drastis. Itu dituturkan Nur Hasanah yang mewakili Yayasan Aisyiyah Muhammadiyah.
Awalnya, salah satu sekolah di bawah naungan yayasannya telah menerima sekitar 19 pendaftar. Namun, sepuluh di antaranya kemudian menarik kembali formulir pendaftaran mereka karena dijanjikan masuk SMP negeri
J
Calon siswa baru pun tinggal sembilan orang. ”Malah berkurang jauh. Beberapa calon murid sendiri yang menyatakan sudah diterima di SMP negeri. Padahal, nilainya kecil sekali,” kata Hasanah kemarin (12/7).
Para kepala sekolah maupun guru sekolah swasta itu menyayangkan berkurangnya siswa karena ada iming-iming masuk sekolah negeri. Hasanah menjeaskan bahwa kasus tersebut juga pernah terjadi tahun lalu. Sebagian siswa akhirnya tidak jadi diterima di sekolah negeri karena tidak kebagian pagu. Namun, permasalahan tahun ini semakin runyam karena sekolah negeri menambah pagu secara masif.
Keluhan serupa disampaikan Yuni Suryawati dari perwakilan SMP PGRI Surabaya. Tren calon siswa baru di yayasannya semakin menyusut dari tahun ke tahun. Tahun ini mereka baru menerima 131 siswa baru. Meski begitu, jumlah siswa masih jauh dari kuota yang disediakan sekolah.
Yuni berpendapat saat ini mungkin sudah sulit bagi sekolah swasta untuk menarik kembali siswa baru mereka yang sudah telanjur pindah ke sekolah negeri. ”Nasi sudah menjadi bubur. Tapi, setidaknya adayangbisadilakukanpemerintah,” ucapnya dalam forum kemarin.
Sebelumnya, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Swasta Surabaya sudah mengupayakan komunikasi dengan wali kota. Sayang, Koordinator MKKS Swasta Surabaya Erwin Dramogo menyatakan, komunikasi tersebut tidak membuahkan hasil. Justru, MKKS swasta dilempar ke dinas pendidikan dan tidak ada solusi.
Perwakilan yayasan dan lembaga pendidikan swasta sepakat merumuskan surat susulan untuk wali kota. Ketua BMPS Surabaya Muhammad Kholil menyebutkan, ada tiga poin yang akan mereka tuntut. Yakni, kejelasan pagu dalam PPDB, kuota mitra warga, dan penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM).