Tunggu Langkah Konkret Dispendik
Janji Cari Murid Lulusan SD
SURABAYA – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Surabaya meminta dinas pendidikan (dispendik) bertanggung jawab atas turunnya jumlah murid SMP swasta. Tanggung jawab itu bisa dilakukan dispendik dengan tidak menerima siswa melebihi kuota yang ditetapkan.
Ketua BMPS Moch. Kholil menyatakan, tahun ini dispendik memberlakukan kebijakan yang tidak adil bagi SMP swasta. Bertambahnya puluhan murid di setiap SMP negeri menjadi bukti nyata bahwa dispendik tidak memedulikan nasib sekolah swasta. Ada tiga kebijakan dispendik yang disorot BMPS
Yakni, penambahan pagu setiap sekolah, jumlah siswa setiap rombongan belajar, dan penambahan sekolah baru. ’’Tiga poin ini membuat jumlah siswa SMP swasta turun drastis,’’ jelasnya.
Misalnya di salah satu SMP swasta di kawasan Tenggilis. Dari sebelumnya mampu meluluskan lima rombongan belajar (rombel), saat ini sekolah itu baru menampung sekitar 30 murid. Kondisi yang terjadi di lembaga tempat dia mengajar tersebut bukan hanya masalah satu sekolah. Kholil memastikan, hal tersebut juga terjadi di banyak SMP swasta di Surabaya.
Terkait dengan masalah itu, Kholil mengatakan bahwa BMPS Surabaya sedang menyiapkan pernyataan sikap. Surat tersebut bakal dikirimkan ke beberapa instansi pemerintah. Di antaranya, Mendikbud, wali kota, dan Komisi D DPRD Surabaya. Surat akan ditandatangani seluruh ketua yayasan yang tergabung dalam BMPS. ’’Senin (16/7) surat akan kami layangkan,’’ terangnya.
Sikap meminta dispendik tidak mengulangi sistem PPDB dengan menaikkan kuota SMP negeri juga disampaikan Ketua BMPS Jatim Sugijanto. Dia meminta dispendik mengevaluasi per- masalahan PPDB tahun ini. Permasalahan tersebut tidak boleh terus berulang pada tahun yang akan datang.
Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo menyatakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan. Dalam pertemuan itu, dispendik menyampaikan beberapa langkah terkait dengan kekurangan SMP swasta.
Salah satu langkah tersebut adalah mendata lulusan SD di Surabaya. Melalui data itu, nanti ditemukan di mana saja lulusan SD yang kini mendaftar di jenjang SMP.
Erwin menuturkan, langkah dispendik tersebut sangat ditunggu oleh SMP swasta. Sebab, selama ini para kepala SMP bingung mencari murid. Dari pertemuan itu diketahui, jumlah siswa yang diterima di SMP negeri mencapai 22 ribu.
Sementara itu, total lulusan SD di Surabaya tahun ini mencapai sekitar 42 ribu. Dalam pertemuan tersebut, dispendik juga meminta MKKS SMP swasta mendata seluruh siswa yang saat ini diterima di masing-masing SMP swasta.
Dalam pertemuan yang dihadiri Ketua Dewan Pendidikan Surabaya (DPS) Martadi itu, Erwin berharap dispendik tetap memberikan solusi. Terutama agar SMP swasta tetap mendapatkan jumlah siswa yang cukup.
Sementara itu, hingga kemarin, dispendik belum memberikan pernyataan resmi terkait dengan polemik surat keterangan tidak mampu yang digunakan masuk ke SMP negeri. Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan kemarin dikabarkan telah menemui Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkot Surabaya Hidayat Syah. Hal itu disampaikan Kabaghumas Pemkot Muhammad Fikser.
Sebelumnya, Ikhsan dijadwalkan bertemu dengan wali kota untuk menjelaskan masalah PPDB mitra warga dan SKTM. ’’Tapi tidak ke wali kota, pagi tadi bertemu dengan asisten III,’’ jelasnya singkat.
Namun, hingga berita ini ditulis, Kadispendik maupun asisten III belum bisa dikonfirmasi tentang hasil rapat. Dari informasi salah seorang staf di balai kota, pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan soal langkah-langkah yang bakal diambil dispendik terkait dengan siswa yang telanjur diterima melalui jalur mitra warga.