Harga Nyawa Tidak Boleh Dipotong

BAMBANG HARJO

Upaya penyelamatan tidak melulu soal kecepatan dan ketepatan. Bagaimana mau cepat jika anggaran untuk penyelamatan saja terus dipangkas? Ini wawancara wartawan Jawa Pos Ferlynda Putri dengan anggota Badan Anggaran DPR RI Bambang Harjo. Apakah menurut Anda Basarnas adalah penjaga gawang utama dalam penyelamatan korban bencana?

Basarnas adalah yang terakhir. Ambil saja kasus kecelakaan kapal akhir-akhir ini. Saya melihat nakhoda sudah membagikan life jacket yang sesuai.

Orang pakai jaket keselamatan, kalau lama di laut, dalam satu jam misalnya, bisa terlempar ke mana-mana. Kena karang mungkin. Negara tidak hadir cepat dalam keselamatan. Ini akan memakan banyak korban.

Apa yang harus dibenahi terlebih dahulu?

Kita lihat kecelakaan di Danau Toba. Itu sampai berjam-jam. Di Filipina, 30 menit tim penolong sudah di dekat kapal. Nah, sekarang yang saya lihat, dinas-dinas di provinsi juga kurang bertanggung jawab dalam hal keselamatan.

Bagaimana mau bertanggung jawab jika dia tidak bekerja sesuai bidangnya. Contohnya di Danau Toba lagi. Kepala dinas perhubungan di Sumatera Utara itu bekas kepala dinas koperasi. Hal yang lucu kan? Dinas teknis itu tidak bisa diisi oleh politik. Seharusnya sarjana dari teknik itu agar mengerti apa yang harus dilakukan.

Bagaimana dengan anggaran untuk Basarnas yang katanya dipotong?

Anggaran untuk Basarnas itu Rp 4 triliun. Dipotong Kemenkeu menjadi Rp 2,5 triliun. Pemotongannya hampir 50 persen. Nilai keselamatan itu sangat tinggi.

Coba tanya, mau nggak dibayar Rp 10 triliun tapi dibunuh? Pasti tidak mau. Itu bukti bahwa nilai nyawa publik tidak terhingga. Kalau pemerintah memotong anggaran, mereka harus bertanggung jawab. Hal itu menyebabkan ketidakmampuan Basarnas. Akhirnya korban makin banyak.