Lapor Dewan, Berharap Masuk SMP Negeri
Sekolah Swasta Mencari Solusi Kekurangan Murid
SURABAYA – Sejumlah wali murid mendatangi Komisi B DPRD Surabaya kemarin (16/7). Ada yang membawa anak mereka yang berseragam SD. Pada hari pertama masuk SMPN itu, anak-anak mereka belum diterima di sekolah mana pun.
Tidak ada yang bisa ditemui di komisi B. Seluruh anggota dewan sedang mengikuti rapat paripurna. Salah seorang anggota rombongan bingung mau mengadu ke mana karena nasib anaknya belum jelas. Kabarnya, anggota dewan bisa membantu memberikan rekomendasi ke sekolah negeri. Setelah paripurna usai, mereka diminta masuk ke ruangan Fraksi PDIP. Pertemuan dilakukan tertutup
Sebulan lalu, praktik tersebut sering dilakukan. Saat itu proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih berlangsung. Namun, saat ini seharusnya sekolah-sekolah negeri sudah tidak lagi menerima siswa baru. PPDB dari jalur apa pun ditutup pada 7 Juli lalu.
Ketua Fraksi PDIP sekaligus Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menerangkan, masih ada warga yang belum mendapatkan sekolah bagi anaknya. Mereka meminta bantuan ke pemkot maupun dewan. ”Kalau tidak bisa diterima di negeri, kan akhirnya ke swasta. Masalahnya, mereka (wali murid, Red) tidak mau swasta,” ujar Whisnu seusai rapat paripurna.
Fakta di lapangan, sekolahsekolah negeri menerima murid lebih banyak daripada biasanya. Imbasnya, swasta kekurangan murid. Tahun lalu SMPN hanya menerima belasan siswa mitra warga. Namun, tahun ini beberapa SMPN menerima siswa tak mampu lebih dari 100 orang. Sementara itu, kuota reguler bagi yang mampu tidak dikurangi. Alhasil, murid SMPN negeri bakal berjubel.
Namun,Whisnumenganggaphal tersebut bukan salah pemkot. Menurutdia,mitrawargamerupakan komitmen pemkot. Akan dipertahankan.Haltersebutmembuatwalimuridyanganaknyadulu tidak bisa bersekolah negeri yang dekatrumahnyakinimendapatkan kesempatanitu.”Syukur-syukurakan kami tambah (kuota mitra warga),” ujar alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember tersebut.
Selain itu, penambahan SMP negeri baru, menurut Whisnu, tidak berpengaruh pada penerimaan siswaSMPswasta.Diamenerangkan, lulusan SD Surabaya berasal dari 460 sekolah. Sementara itu, SMPN di Surabaya hanya 62 sekolah.
Dia menerangkan, biaya sekolah bagi siswa mitra warga ditanggung 100 persen oleh pemkot. Buku seragam dan keperluan lain juga ditanggung. Dia tidak yakin swasta mampu membiayai itu semua. ’’Mitra warga itu kan tidak bayar. Itu disepakati. Gelem gak swasta kita berikan semua yang tidak bayar,” ujar Whisnu.
Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo menyesalkan sikap Ketua Komisi D DPRD Agustin Poliana. Dia menilai, Agustin telah mengabaikan permasalahan SMP swasta yang saat ini kekurangan murid. ”Kami kecewa,” ujar Erwin. Pernyataan Agustin yang menyebut tidak akan memanggil dispendik menjadi bukti bahwa permasalahan itu tidak dianggap serius. Padahal, permasalahan pendidikan tersebut menjadi kewenangan komisi D.
MKKS juga menyayangkan sikap Wawali Whisnu yang menyebut sepinya SMP swasta disebabkan masalah kualitas yang rendah. Padahal, jumlah SMP swasta di Surabaya yang berkualitas baik tapi kekurangan murid juga banyak. Di Surabaya, ada 265 SMP swasta. Sebanyak 127 di antaranya masih kekurangan murid. Angka itu bisa bertambah karena rekap jumlah murid sekolah swasta belum sepenuhnya komplet.
Terkait dengan hal tersebut, Erwin menyampaikan bahwa MKKS masih menunggu jawaban dari pemkot untuk menyelesaikan masalah PPDB tahun ini. ”Kami tunggu sampai Rabu (besok, Red). Kami berharap pemkot dan DPRD segera mengajak kepala SMP swasta berdialog,” jelasnya.
Namun, jika respons dari kepala SMP swasta itu tidak digubris, MKKS sepakat untuk mengadakan aksi keprihatinan dalam pekan ini. MKKS akan melakukan aksi di Balai Kota dan gedung DPRD Surabaya.
Aksi tersebut dilakukan karena MKKS merasa ada pembiaran terhadap penerimaan siswa di SMP negeri yang berdampak langsung pada nasib sekolah swasta. ”Mulai Kamis (19/7) pembelajaran siswa sudah dimulai,” terangnya.