REI Minta Waktu Sepuluh Hari
SURABAYA – Komisi C DPRD Surabaya turun tangan terkait mandeknya proyek underpass di bundaran Satelit. Realestat Indonesia (REI) Jatim yang selama ini mengoordinasi penggalangan dana ke pengembang dihadirkan. Mereka dimintai ketegasan apakah proyek tersebut bakal tetap didanai pengembang atau dilanjutkan dengan memakai APBD.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey meminta REI Jatim berterus terang. Dia tidak mempermasalahkan apabila sumbangan dari pengembang sudah tidak bisa bertambah. Menurut dia, para pengembang yang sudah mengumpulkan dana hingga Rp 39,8 miliar sudah sangat baik. ”Kalau memang sudah mentok, sudah akui saja. Mumpung kami akan membahas APBD. Jika ada kepastian, akan kami usulkan agar APBD,” jelas Awey.
Dia menilai, proyek underpass sangat ditunggu, terutama oleh warga Surabaya Barat. Bukan hanya jalan utama, bundaran juga terhubung dengan gerbang tol yang dilalui kendaraan dalam volume tinggi. Jika pemkot membantu dengan APBD, tentu proyek tersebut bakal cepat selesai.
Wakil Ketua REI Jatim Bidang Perumahan Menengah Wilayah Surabaya Christian Djaja menyatakan, REI tetap optimistis underpass menggunakan dana pengembang.
Nilai proyek underpass tersebut hampir mencapai Rp 75 miliar. Dana dari pengembang terkumpul Rp 39,8 miliar. Kekurangan Rp 35 miliar tersebut bakal dimintakan kembali ke para pengembang di wilayah barat.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri meminta REI Jatim tidak terlalu lama memberikan kepastian. Sebab, APBD murni mulai dibahas September mendatang. ”Agustus sudah harus ada kepastian,” ujar Ipuk, panggilan akrab Zuhri.
Christian memenuhi permintaan itu. Dia meminta waktu untuk berkoordinasi dengan pengurus REI Jatim. Keputusan bakal diambil paling lama 10 hari. ”Jika sebelum 10 hari itu ada keputusan, maka secepatnya kami sampaikan,” jawab Christian.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Surabaya Eri Cahyadi hadir dalam rapat itu. Dia menyebut dana APBD bisa masuk. Namun, dana bantuan tersebut hanya digunakan untuk menutupi kekurangan akibat pembengkakan anggaran. ”Ini terjadi karena dolar naik dan inflasi. Untuk yang itu, anggaran pemkot bisa masuk,” jelasnya.