Dewan Tagih Kajian Parkir Berlangganan
SIDOARJO – Wajar saja jika lima fraksi di DPRD meminta pemkab menghentikan parkir berlangganan. Pasalnya, dewan sudah memberikan kesempatan kepada pemkab untuk memperbaiki program tersebut. Sayang, hingga kini belum ada perubahan.
Menurut Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan, program tersebut selalu mendapatkan sorotan dari dewan tiap tahun. Berkali-kali dievaluasi. Masalahnya tetap sama, pungutan liar dilakukan juru parkir (jukir).
Puncaknya akhir tahun lalu. Warga berkali-kali mengeluhkan pelayanan parkir berlangganan. Dewan pun memberikan kesempatan kepada eksekutif untuk membuat kajian penyelenggaraan parkir. ”Dari hasil kajian, akan diputuskan apakah parkir berlangganan terus berjalan atau diganti,’’ jelasnya saat ditemui di kantor dewan kemarin (20/7).
Namun, sejauh ini pemkab belum memaparkan kajian tersebut. Berkali-kali ditagih, tidak ada kepastian. Legislatif pun kecewa. Wawan mengatakan, sesuai dengan perjanjian, perda parkir berlangganan harus diubah. ”Harus dihentikan,” ucapnya.
Sembari mengisi kekosongan, menurut pria yang akrab disapa Wawan itu, penyelenggaraan parkir kembali ke pola lama. Yakni, dengan menggunakan karcis. ”Pemkab harus segera mencari pola lain penyelenggaraan parkir,” tegasnya.
Pendapat Wawan itu mendapatkan dukungan dari Wakil Ketua DPRD Taufik Hidayat Tri Yudono. Menurut dia, parkir berlangganan sudah menyalahi aturan. Warga diminta membayar tiap tahun. Sepeda motor Rp 25 ribu, sedangkan mobil Rp 50 ribu. Namun, di lapangan, jukir tetap menarik uang parkir. ”Harus segera dicabut. Tarikan itu masuk pungli,” jelasnya.
Sementara itu, Sekda Sidoarjo Achmad Zaini menyatakan belum menerima surat penolakan dari lima fraksi tersebut. Menurut dia, sejauh ini pemkab berupaya memperbaiki pelayanan parkir berlangganan. ”Pengawasan jukir diperketat,” ujarnya.
Zaini menjelaskan, program parkir berlangganan sangat me- nguntungkan pemkab. Sebab, pendapatan yang disetorkan ke kas daerah sangat besar. Tahun lalu pemasukan mencapai Rp 29 miliar. ”Kalau dicabut, potensi pendapatan pemkab hilang,” katanya.