Ada Beda Jumlah Data Dispendik dan SMP Swasta

Banyak Guru SMP Swasta Kini Pindah ke Negeri

SURABAYA – Selain ancaman melalui surat pernyataan, kini polemik PPDB SMP swasta melebar soal data. Salah satunya terkait dengan perbedaan data yang dihimpun dinas pendidikan (dispendik) dan kepala SMP swasta.

Informasi yang diperoleh Jawa Pos dari guru swasta kemarin menjelaskan, data siswa baru yang diterima di SMP swasta mencapai 14 ribu. Jumlah tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan data yang diperinci dispendik yang mencapai 16.058 siswa

Perbedaandatahampir2ribusiswa itu diragukan guru SMP swasta. Menurutmereka,datatersebuttidak tepat. Sebab, buktinya, hingga kini masih banyak SMP swasta yang kekurangansiswa.Bahkan,beberapa sekolah swasta sama sekali tidak mendapat murid baru. Kosong.

Kecurigaan kepala SMP swasta itu wajar. Sebab, selama ini, dispendik juga tidak pernah terbuka mengenai total seluruh siswa yang diterima di SMP negeri. ’’Sampai saat ini dispendik tidak pernah mau membuka data,’’ kata salah seorang kepala sekolah yang tak mau disebut namanya.

Sejauh ini, Kepala Dispendik Ikhsan hanya sekali menjelaskan kepada musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMP swasta saat rapat di SMP Muhammadiyah 5 Jumat (6/7). Saat itu, di hadapan pengurus MKKS, Ikhsan menyebut total siswa yang diterima di SMP negeri mencapai 22 ribu.

’’Tapi, saat diminta perinciannya, beliau (Ikhsan, Red) tidak memberikan,’’ terangnya. Perincian itu penting bagi SMP swasta. Terutama untuk mengetahui jumlah siswa yang tidak terserap di SMP negeri. Yang sangat mungkin berpindah ke SMP swasta setelah jalur PPDB SMP negeri ditutup.

Data yang dihimpun Jawa Pos menunjukkan, tahun ini jumlah siswa yang mengikuti ujian sekolah (US) SD mencapai 44.290 siswa. Ribuan murid tersebut secara otomatis akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Salah satunya ke jenjang SMP negeri/swasta.

Kadispendik menyebut data yang ditampung di SMP negeri saat ini mencapai 22 ribu siswa. Sementara itu, menurut data dispendik, siswa yang diterima di SMP swasta mencapai 16.058. Maka, total siswa yang diterima, baik di SMP negeri maupun swasta, mencapai 38.058. Artinya, ada selisih 6.200 siswa yang saat ini belum masuk ke SMP negeri/swasta.

Selisih itu, jika digabungkan dengan data SMP swasta, akan semakin lebar. Ada sekitar 8.200 siswa yang kini tidak memilih pendidikan SMP negeri/swasta. Kejelasan itulah yang saat ini masih ditunggu SMP swasta. Pertanyaannya, ke mana selisih anak itu melanjutkan sekolah? Tentu sulit dibayangkan ribuan siswa SD di Surabaya ramai-ramai melanjutkan sekolah ke luar kota.

Selain siswa, nasib malang SMP swasta saat ini bertambah. Salah satunya terkait dengan berkurangnya guru yang mengajar di SMP swasta akibat ada pembukaan pendaftaran guru kontrak oleh dispendik. Rencananya, guru tersebut diminta mengajar di SMP negeri.

Salah satu yang terdampak kebijakan itu adalah SMP Tri Guna Bhakti. Lima guru di sekolah tersebut saat ini memilih menjadi guru kontrak di SMP negeri. ’’Sebenarnya kami sayangkan. Tapi, bagaimana lagi,’’ terang Kepala SMP Tri Guna Bhakti Tri Sudarmanto.

Hengkangnya guru tersebut tidak terlepas dari merosotnya jumlah siswa di SMP swasta. SMP Tri Guna Bhakti saat ini hanya menerima 48 siswa. Padahal, tahun ini sekolah tersebut meluluskan 123 siswa.

Kemarin Jawa Pos sempat memantau aktivitas seleksi guru kontrak baru itu. Belasan guru tampak mengikuti seleksi wawancara. Para guru datang secara bertahap. Terkait dengan aktivitas perekrutan guru itu, Jawa Pos sempat meminta keterangan Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Dispendik Mamik Suparmi.

Namun, saat ditemui, Mamik tidak bersedia memberikan penjelasan secara detail. ’’Saya tidak paham,’’ ujarnya. Dia menyatakan akan berkoordinasi dulu ke Kadispendik Ikhsan untuk menjawab lebih detail. Mamik juga tidak bersedia menjelaskan berapa jumlah guru yang direkrut dan disebar ke beberapa SMP negeri.

Tambahan guru kontrak yang mengajar di SMP negeri itu dibenarkan salah seorang kepala SMP negeri. Dia menyebut penambahan guru kontrak itu diberikan ke 62 SMP negeri. Satu sekolah paling tidak mendapatkan 6–10 guru kontrak.