Prabowo Beri Sinyal AHY Cawapres
Partai Koalisi Jokowi Sepakat Satu Cawapres Ketum PAN Temui Jokowi
JAKARTA – Sejumlah partai politik (parpol) mematangkan format koalisi menjelang pendaftaran capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2019
Tadi malam (24/7) Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra di kediamannya di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta.
Pertemuan tersebut merupakan yang pertama sejak tahun lalu saat SBY dan Prabowo bertemu di Cikeas, Bogor. Saat itu pertemuan dilakukan setelah empat partai (Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN) kalah dalam menolak presidential threshold 20 persen.
Seusai pertemuan secara tertutup selama dua jam tersebut, SBY dan Prabowo mengadakan jumpa pers bersama. Prabowo mengakui, pertemuan itu membahas penjajakan koalisi menghadapi pilpres. Mantan Danjen Kopassus tersebut menegaskan, dalam pembicaraan koalisi, SBY tidak pernah menawarkan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk menjadi cawapres mendampinginya dalam pilpres.
Menurut Prabowo, Gerindra dan Demokrat masih mencari sosok cawapres yang terbaik. Kriteria cawapres yang dibutuhkan adalah sosok yang kapabel, yang bisa berkomunikasi secara baik dengan generasi muda. ”Karena pemilih mayoritas berusia di bawah 40 tahun,” ucapnya disambut tepuk tangan hadirin yang datang.
Jika dalam pembahasan nanti nama AHY muncul? ”Why not,” kata Prabowo. Dengan demikian, Gerindra tidak menolak jika nama AHY diajukan sebagai cawapres.
Di tempat yang sama, SBY menerangkan, pihaknya serius membahas kemungkinan koalisi dengan Gerindra. ”Jalan membangun koalisi terbuka lebar. Apalagi setelah kami berdua sepakat atas apa yang menjadi persoalan lima tahun mendatang,” ungkap mantan presiden dua periode tersebut.
Setelah ini, lanjut SBY, bakal ada pertemuan lanjutan. Dia akan menyampaikan hasil pertemuan dengan Prabowo kepada Majelis Tinggi Partai Demokrat. Sebab, majelis tinggi yang nanti memutuskan dengan partai mana Demokrat berkoalisi dan siapa capres-cawapres yang diusung.
Sementara itu, pertemuan antara Joko Widodo (Jokowi) dan ketua umum enam partai pengusung di Istana Bogor Senin malam (23/7) menguatkan soliditas koalisi menghadapi Pilpres 2019. Siapa pun nama calon wakil presiden (cawapres) pilihan Jokowi, keenam partai sepakat tetap bersama.
”Apa pun yang terjadi, koalisi ini akan tetap mengusung Pak Jokowi pada 2019,” kata Ketua Umum PPP Romahurmuziy seusai pertemuan.
Keenam partai juga masih membuka peluang bagi partai lain untuk bergabung dalam koalisi pro-Jokowi. Hanya, lanjut dia, ada batasan-batasan tertentu yang mungkin ditetapkan. Misalnya, harus menyesuaikan dengan kesepakatan enam partai. ”Tentu ada limitasi. Ada waktu yang nantinya kami tetapkan dan tidak perlu kami umumkan kapan deadline,” imbuhnya.
Soal nama cawapres Jokowi, politikus yang akrab disapa Romi itu menyebut keenam partai juga sudah sepakat dengan satu nama. Dia enggan membeberkan nama tersebut ketika ditanya sosok potensial yang akan dipilih Jokowi. Yang pasti, nama cawapres itu bakal diumumkan secara langsung oleh Jokowi. Termasuk soal tanggal pengumuman. ”Kami memberikan kehormatan kepada Presiden Jokowi untuk pada saatnya mengumumkan,” imbuhnya.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membenarkan pernyataan Romi. Politikus yang juga menjabat menteri perindustrian itu mengatakan, semua partai koalisi sudah menyepakati bahwa mekanisme pemilihan cawapres diserahkan kepada Jokowi. ”Yang jelas, kami semua sudah bulat,” ucap dia.
Pertemuan Senin malam lalu dipastikan bukan yang terakhir. Rencananya, awal Agustus menjelang pendaftaran pilpres, enam partai koalisi melakukan pertemuan serupa.
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengapresiasi sikap ketua umum beberapa partai terkait dengan kesepakatan cawapres pendamping Jokowi. Mereka semua legawa dengan apa yang sudah disepakati. ”Mereka ketawa-ketawa. Tidak ada yang merasa berat. Cair semua,” terang dia. Menurut dia, sikap itu mencerminkan sosok negarawan dan tokoh nasional para Ketum partai.
Di sisi lain, Presiden Jokowi juga kembali melakukan komunikasi politik. Kali ini Jokowi mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Pertemuan di Istana Bogor itu tampaknya juga membahas peluang PAN untuk merapat ke koalisi pemerintah.
Saat dikonfirmasi di gedung parlemen, Zulkifli tidak membantah adanya pertemuan tersebut. Meski begitu, dia tidak mau memerinci isi pertemuannya dengan Jokowi. ”Ah, kamu, penciumannya tajam,” kata Zulkifli kepada wartawan.
Zulkifli menyebut komunikasi yang dilakukan sebagai proses yang wajar. Terkait dengan peluang berkoalisi dengan Jokowi, dia juga tidak menyampaikan penolakan. Namun, PAN belum mengambil keputusan ke koalisi mana akan berlabuh di pilpres nanti. ”Tunggu tanggal 4, sabar sedikit,” ujar ketua MPR itu.
Zulkifli juga optimistis bahwa ajang Pilpres 2019 hanya akan diikuti dua pasang calon. Dua pasang calon itu mungkin baru terlihat di saat-saat akhir pendaftaran calon di KPU. ”Pastinya dua (pasang, Red),” tandasnya.
Pemerintah akhirnya menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tata cara pengunduran diri dan cuti kampanye bagi pejabat negara. Hal itu tertuang dalam PP Nomor 32 Tahun 2018 yang ditetapkan Presiden Joko Widodo tertanggal 18 Juli 2018.
Dalam PP tersebut ada sejumlah aturan yang diatur teknisnya. Salah satunya terkait dengan mekanisme bagi kepala daerah yang maju dalam kontestasi pilpres. Dalam pasal 29 disebutkan, kepala daerah yang dicalonkan harus seizin presiden.
Meski demikian, presiden tidak memiliki hak untuk menolaknya. Dalam pasal itu disebutkan, presiden harus memberikan izin. Jika dalam waktu 15 hari izin belum keluar, presiden dianggap mengizinkan.