Tim TNI-AL dan Kemenhan Inspeksi Lahan Frontage
SIDOARJO – Pembebasan tanah untuk proyek frontage road (FR) Waru–Buduran berjalan tersendat-sendat. Di antara total kebutuhan lahan sepanjang 9,2 km, yang sudah dibebaskan baru 2,5 km. Selain tanah milik warga, lahan perusahaan dan instansi ikut terdampak proyek FR.
Untuk mempercepat pembebasan, kemarin (24/7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo bersama tim Kementerian Pertahanan (Kemenhan) serta tim TNI-AL melihat lahan FR. Ada dua lokasi yang diinspeksi. Pertama, jalan di depan Gedung Balur Jatim TNI-AL dan depan Monumen Pesawat Terbang Puspenerbal.
Di lahan depan Gedung Balur Jatim, FR sudah terbangun. Sejak 2015, dinas PUPR mengaspal jalan. Panjangnya 228 meter dan lebar 10 meter. ’’Jalan sudah rampung. Kami menunggu hibah,’’ ungkap KabidBinaTeknisDinasPUPRPemkab Sidoarjo Yudi Tetra Hastoto.
Inspeksi berlanjut ke depan Monumen Pesawat Terbang Mabes AL Puspenerbal. Tepatnya, di jalan masuk menuju Bandara Juanda. Kondisinya berbeda dengan lahan di depan Balur Jatim. Area itu masih berupa semak-semak. ’’Setelah dihibahkan, kami bangun jalan selebar 15 meter,’’ jelasnya.
Setelah sidak, Kepala Dinas PUPR Sigit Setyawan mengatakan, tim Kemenhan dan TNI-AL melihat lahan yang akan dihibahkan untuk FR. Hasil tinjauan tersebut nanti dirapatkan kesatuan. ’’Itu menjadi dasar persetujuan hibah,’’ paparnya.
Proses hibah lahan milik TNI-AL memang membutuhkan sejumlah tahapan. TNI-AL harus mengajukan persetujuan ke Mabes TNI. Setelah disetujui, Mabes TNI mengajukan izin ke Kemenhan. ’’Kemenhan nanti ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah itu, lahan baru bisa dihibahkan,’’ jelas Sigit.
Lahan milik TNI-AL yang terdampak FR sepanjang 1.250 meter. Lebarnya 10 sampai 15 meter. Dia berharap proses hibah lahan tersebut tuntas akhir tahun ini. ’’Selanjutnya, tahun depan sudah bisa dibangun,’’ katanya.
Selain tanah milik TNA-AL, dinas PUPR berupaya membebaskan lahan warga. Lokasinya membentang di tujuh desa. Lahan milik perusahaan sejauh ini juga masih nyantol. Di antara 31 pabrik di sepanjang Waru–Buduran, baru 11 perusahaan yang sudah menghibahkan tanah miliknya.