PAN Desak Pertemuan Tokoh Empat Parpol
Demokrat-PKS Sepakat Capreskan Prabowo
JAKARTA – Drama pertemuan terpisah tokoh koalisi di luar pemerintah kemarin tidak melibatkan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai yang dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan itu mendapat giliran terakhir hari ini.
Meski begitu, PAN tidak merasa ditinggalkan Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat dalam pembahasan koalisi
Wakil Sekjen DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi hasil komunikasi Partai Demokrat dengan Partai Gerindra yang diwakili langsung oleh SBY dan Prabowo.
Kepastian SBY untuk mengusung Prabowo sebagai capres menunjukkan keseriusan Partai Demokrat masuk koalisi di luar pemerintah. ”Tentunya koalisi ini akan semakin kuat, memperkuat kubu yang melawan Presiden Jokowi,” kata Saleh.
Saleh mendorong empat partai koalisi itu agar segera bertemu. Munculnya kesepakatan untuk mengajukan Prabowo sebagai capres adalah hal yang patut dihargai. Namun, PAN berharap penentuan figur tersebut melibatkan kehadiran pimpinan koalisi. ”Ini kan belum ada pertemuan empat Ketum. Harapan kami sebenarnya bertemu dulu,” kata wakil ketua Komisi IX DPR itu.
Menurut rencana, hari ini dilakukan pertemuan segi tiga antara PKS, PAN, dan Gerindra. Pertemuan itu dilakukan untuk menindaklanjuti hasil komunikasi PKS dan Gerindra dengan Partai Demokrat, termasuk rekomendasi ijtima’ GNPF. ”Rencana pertemuan besok malam (hari ini, Red),” kata Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedi Supriadi.
Pertemuan maraton para tokoh Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerindra kemarin menghasilkan satu kesepakatan tentang koalisi. Mereka sepakat mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.
Prabowo kemarin menerima Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta. Itu adalah kunjungan balasan setelah Prabowo mendatangi kediaman SBY. Dua jenderal tersebut bertemu selama tiga jam. ”Kalau masih ada diskusi apakah Pak Prabowo calon presiden atau tidak. Kami datang, dengan satu pengertian bahwa Pak Prabowo adalah calon presiden kita,” kata SBY.
Dua jam setelah bertemu SBY, Prabowo bertandang ke kantor PKS untuk bertemu dengan Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Sohibul Iman. Prabowo menyampaikan hasil pertemuannya dengan SBY dan rekomendasi ijtima’ GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) Ulama.
Secara prinsip, Prabowo menyampaikan telah menerima rekomendasi GNPF yang mengajukan pasangan Prabowo-Salim dan Prabowo-Ustad Abdul Somad. ”Untuk selanjutnya, akan dilakukan komunikasi dengan partai yang terlibat di ijtima’. PKS dan Gerindra akan bertemu PAN,” kata Sohibul.
Pertemuan selanjutnya terjadi antara SBY dan Salim Segaf Aljufri di Hotel Gran Melia, Jakarta, pukul 20.00. Dalam pertemuan itu, SBY berbicara empat mata dengan Salim. Selama 1,5 jam bertemu, Salim menyebut pertemuannya dengan SBY mengingatkan pada kebersamaan Demokrat dan PKS di pemerintahan SBY. ”Ini nostalgia, saya merasakan ikatan batin yang sangat kuat,” kata mantan menteri sosial itu.
Salim menilai masuknya Partai Demokrat membuat koalisi makin kuat. Sebab, ada titik pandang yang sama dalam melihat masalah bangsa. ”Saya mengapresiasi Pak SBY yang telah mencalonkan Pak Prabowo,” tutur Salim.
Salim menambahkan, posisi capres dari koalisi PKS, Demokrat, Gerindra, dan PAN tampaknya sudah mengerucut pada sosok Prabowo. Untuk posisi cawapres, sudah ada rekomendasi dari ijtima’ ulama yang mengajukan dirinya bersama Abdul Somad. Namun, Salim memastikan rekomendasi itu bukan harga mati.
Soal cawapres, Partai Demokrat memang masih ngotot mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Karena belum ada titik temu, SBY dan Salim sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai capres.
Mengenai sudah bulatnya dukungan kepadanya sebagai capres, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Partai Demokrat dan PKS. ”Ini merupakan kehormatan bagi saya. Nanti pemilihan cawapres akan kami bicarakan lebih lanjut,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, komunikasi lanjutan untuk membahas koalisi dan cawapres selambat-lambatnya hingga 9 Agustus.
Dua nama yang direkomendasikan ijtima’ ulama GNPF akan masuk pembahasan. Meski begitu, sesuai komitmennya, masukan dari Demokrat juga menjadi bagian yang tak terpisahkan.