Mediasi Pertama PBB-KPU Ricuh
Buntut Pencoretan Caleg di 24 Dapil
JAKARTA – ’’Brak!’’ Suara meja itu terdengar jelas dari luar ruang mediasi di gedung Bawaslu RI yang dindingnya semipermanen kemarin (30/7). Beberapa saat kemudian, terdengar hardikan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor kepada dua komisioner KPU, Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting.
’’Saya tidak pernah mengancam. Partai kami tidak pernah mengancam,’’ ucapnya dengan nada tinggi. Mediasi yang baru berlangsung kurang dari sepuluh menit itu pun berakhir. Deadlock, tidak ada titik temu. Bahkan, kedua pihak belum sempat menyampaikan pendapat masing-masing soal pencoretan caleg PBB.
Saat keluar, Ilham bahkan hampir terdorong oleh Afriansyah. Sang Sekjen juga masih sempat menuding-nuding Ilham dan Evi sebelum keduanya masuk lift.
PBB memang sedang kelimpungan. Sebab, KPU mencoret 120 caleg di 24 dapil di antara total 80 dapil yang diikuti PBB. Parahnya, 24 dapil itu tergolong seksi karena berada di daerah ramai pemilih. Persoalannya sederhana. PBB terlambat memasukkan berkas para caleg di 21 dapil dan tidak memenuhi kuota perempuan di tiga dapil. Alhasil, PBB hanya bisa berpartisipasi di 56 dapil.
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, yang sejak awal tampil dengan seragam partai dengan dua kancing teratas dibuka, angkat bicara saat ditanya wartawan. ”Sebelum mediasi dimulai, kami tanya, KPU kan anggotanya tujuh orang. Yang hadir dua orang. Dua orang ini merepresentasikan KPU atau tidak,’’ ucapnya.
Dia menuding KPU tidak bekerja secara profesional. Menurut Yusril, pihaknya datang mendaftar tepat waktu. Mereka datang pukul 22.00 dan menyerahkan berkas di 80 dapil. ’’Semua data sudah di-upload ke silon (sistem informasi pencalonan),’’ ucap pengacara senior itu.
Namun, saat PBB hadir, ada 21 dapil yang belum tercetak. Versi Yusril, KPU menolak data yang diserahkan saat pendaftaran. ’’Mereka maunya yang di silon itu yang di-print,’’ ujarnya.
Menurut dia, kalau printout itu tidak harus dari silon, persoalan akan selesai. Masalahnya, ketika berkas sudah selesai di-print dan hendak diserahkan, mereka terlambat 20 menit. ’’Kemudian, dikatakan kami tidak memenuhi syarat. Ini kan gila,’’ tambahnya.
Disinggung mengenai dapil PBB yang terlambat, Ilham memastikan berjumlah 21. ’’Belum (masuk silon), nggak ada silon-nya,’’ lanjut Ilham. Dia juga menegaskan bahwa pendaftaran adalah saat penyerahan hard copy dari data yang ada di silon.
Di tempat terpisah, Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengakui bahwa deadlock mediasi berpangkal pada persoalan surat kuasa dari pihak KPU. ’’Rencananya besok (hari ini, Red) kami undang lagi untuk mediasi kedua,’’ ucapnya.