Dispendik Harus Segera Bersikap
Saran Dewan Menjawab Problem Kekurangan Siswa SMP Swasta
SURABAYA – Polemik transparansi PPDB yang diperjuangkan guruguru SMP swasta mulai menemukan titik terang. Surat Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Surabaya yang dilayangkan kepada Wali Kota Tri Rismaharini mendapatkan respons.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Hendro Gunawan saat dihubungi Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha kemarin (30/7). Sambungan telepon itu didengarkan langsung oleh perwakilan BMPS dan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Surabaya yang hadir di ruang kerja Masduki di lantai 2 gedung DPRD Surabaya.
”Beliau (Hendro, Red) bakal menyampaikan surat BMPS itu kepada Bu Wali saat pulang,” jelas Masduki. Dia berjanji respons dari Sekda tersebut akan terus dikawalnya. Sampai harapan pihak SMP swasta bertemu dengan wali kota terwujud.
Masduki mengatakan, persoalan transparansi PPDB SMP negeri itu harus diselesaikan. Masalah tersebut, lanjut dia, tidak bisa dipandang remeh karena menyangkut nasib banyak orang.
Upaya wali kota agar siswa miskin mendapatkan sekolah itu sangat baik. Patut diapresiasi
”Namun, harus dilakukan dengan pertimbangan matang agar tidak menimbulkan kemiskinan baru. Misalnya, kesejahteraan guru yang turun akibat siswa di SMP swasta minim,” ujar Masduki.
Masduki meminta Komisi D DPRD Surabaya berkoordinasi dengan pusat. Khususnya terkait alasan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya menjejalkan siswa ke SMP negeri hingga jumlahnya lebih dari 32 siswa. Angka itu melewati kuota per kelas yang ditetapkan dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud). ”Kata dispendik, ditambahnya daya tampung siswa per kelas itu mendapatkan persetujuan Mendikbud,” terang Masduki.
Klaim yang disampaikan dispendik itu, lanjut Masduki, harus dikonfirmasi komisi D. Adanya penambahan murid dalam setiap rombel tersebut berdampak langsung pada SMP swasta yang kini hampir sebagian besar kekurangan murid.
Masduki meminta Kepala Dispendik Ikhsan tidak tinggal diam. Masalah itu bagian dari tanggung jawabnya. Ikhsan harus segera merangkul SMP negeri dan swasta. Bukan malah seperti mematikan sekolah swasta. ”Pak Ikhsan itu kan bukan Kadispendik khusus sekolah negeri saja,” jelas politikus PKB itu.
Sementara itu, Pimpinan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Surabaya yang menaungi sejumlah sekolah swasta di Surabaya HM. Djalaluddin meminta PPDB tahun ini ditinjau kembali. Tidak terbukanya PPDB yang memakan korban SMP swasta harus segera disudahi. SMP negeri harus menerima siswa sesuai kapasitas. Tidak boleh berlebihan.
Soal lainnya adalah moratorium SMP negeri. Dia berharap pemkot tidak menambah lagi jumlah SMP negeri. Jumlah SMP negeri dan swasta yang selama ini ada sudah cukup menampung siswa di Surabaya.
Pemkot juga harus mengubah mindset SMP swasta sebagai pesaing. Menurut Djalal, pemkot seharusnya memandang SMP negeri dan swasta sebagai harmonisasi yang saling melengkapi. Djalal berharap beberapa tuntutan mereka bisa segera dicarikan titik temu.
Namun, jika tidak ada niat baik, Ma’arif akan menempuh langkah terakhir dengan aksi turun ke jalan. ”Kalau tidak ada tanggapan, kami siap turun,” terangnya. Ajakan turun ke jalan jika saluran komunikasi tidak juga dibuka itu diamini forum yang hadir dalam rapat tersebut. ”Saya siap turun juga untuk demo,” tegasnya.