PKS Ancam Keluar dari Koalisi Prabowo

Bila Kadernya Tidak Menjadi Cawapres

JAKARTA – Hasil pertemuan segi tiga antara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum memastikan posisi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto. Kali ini PKS kembali menagih komitmen ketua umum Partai Ge- rindra itu terkait posisi cawapres.

Direktur Pencapresan PKS Suhud Aliyudin menyatakan, PKS selama ini selalu menjaga komitmen dalam berkoalisi

”PKS-Gerindra itu ada kesepakatan antara Pak Prabowo dan Pak Salim Segaf bahwa presiden itu dari Gerindra, yaitu Pak Prabowo, dan wakil (presiden) dari PKS,” ungkapnya kemarin (1/8).

Menurut Suhud, PKS masih yakin Prabowo memegang komitmen tersebut. Masuknya Partai Demokrat dalam gerbong koalisi seharusnya tidak memengaruhi komitmen yang telah disampaikan jauh sebelum proses pencapresan dimulai.

PKS tetap mendorong sembilan nama capres dan cawapres internal untuk dipilih Prabowo. Dalam hal ini, ada satu rujukan tambahan, yakni Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri juga masuk dalam rekomendasi Ijtima Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Artinya, ada kesamaan antara rekomendasi PKS dan ijtima ulama terkait posisi Salim.

Menurut Suhud, jika Prabowo tidak memilih satu pun nama yang didorong PKS, partainya akan membahas ulang keputusan berkoalisi dengan Prabowo. ”PKS akan membahas segala keputusan itu dalam forum majelis syuro dan DPP,” katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani tidak khawatir dengan sikap ngotot PKS. Menurut dia, secara prinsip koalisi saat ini terdiri atas empat partai. Gerindra yakin nanti komitmen terkait cawapres disepakati empat partai itu.

”Secara prinsip, Pak Prabowo tidak ada persoalan dengan PKS dan Pak Salim. Kalau koalisi ini empat partai, (cawapres) harus mendapat persetujuan empat partai,” kata Muzani.

Dari kubu sebelah, koalisi pendukung Joko Widodo (Jokowi) sudah selangkah lebih maju. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, saat pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor Selasa malam (31/7), Jokowi meminta para sekretaris jenderal partai merumuskan pembentukan tim kampanye. Tim itu gabungan dari berbagai elemen. Dari partai, tokoh masyarakat, dan relawan.

Menurut Hasto, setiap partai tentu punya tim kampanye karena mereka juga harus memenangi pemilihan umum legislatif (pileg). Namun, ada perwakilan dari partai yang masuk dalam tim kampanye capres-cawapres. ”Tentu tim kampanye partai akan saling berkoordinasi dengan partai lain,” ujarnya saat ditemui di kantor DPP PDIP kemarin.