Pansus Tuntaskan Bahasan Besok
SURABAYA – Peresmian perubahan nama Jalan Gunungsari dan Dinoyo pada 17 Agustus mendatang dijadwalkan dihadiri Presiden Joko Widodo. Panitia khusus (pansus) yang berisi anggota Komisi D DPRD Surabaya didesak untuk menyelesaikan pembahasan itu besok (3/8). Padahal, deadline pansus masih 5 September.
Kabar kedatangan Jokowi itu sebelumnya disampaikan Kabiro Hukum Pemprov Jatim Himawan Estu Bagijo pada rapat pansus 8 Juni lalu. Hanya, dia tak menyebutkan kepastian tanggalnya. Informasi 17 Agustus tersebut mencuat kemarin.
Dikabarkan bahwa peresmian bakal diadakan di Markas Komando Daerah Militer (Makodam) V/Brawijaya. Disebutkan juga bahwa selain presiden, acara tersebut dihadiri Pangdam serta gubernur Jabar, Jatim, dan DI Jogjakarta
Fatchul Muid, ketua pansus perubahan nama jalan, sudah mendengar kabar itu secara lisan. Namun, dia tidak yakin presiden bakal hadir secara khusus untuk perubahan nama jalan tersebut. ”Mungkin lho yo, kebetulan ada kunjungan di Surabaya. Sekalian disesel-seselno. Yang pasti, nggak mungkin tujuan utama,” jelas Muid kemarin (1/8).
Muid menerangkan bahwa akan ada dua rapat pansus pekan ini. Hari ini pansus bakal mengundang Polrestabes Surabaya untuk perubahan surat izin mengemudi (SIM) dan Kantor Pertanahan Surabaya (KPS) I untuk urusan perubahan sertifikat tanah. Besok pansus melakukan rapat finalisasi internal. ”Senin rencananya harus diserahkan ke bamus (badan musyawarah),” kata anggota Fraksi Handap (Hanura, Nasdem, PPP) itu.
Dia tak menampik adanya desakan agar pansus diselesaikan secepatnya. Namun, dia tak mau menyebutkan pihak yang mendesaknya itu. Muid menegaskan, dirinya tetap tidak setuju dengan perubahan nama jalan. Alasannya, belum ada kepastian bagi warga yang terdampak untuk mendapat kemudahan dalam pengurusan administrasi. Mengubah alamat berarti juga mengubah KTP, KK, SIM, sertifikat tanah, buku bank, paspor, hingga surat-surat kendaraan.
Selain itu, faktor kesejarahan nama Gunungsari dan Dinoyo membuat Muid tetap pada pendiriannya. Nama Dinoyo dan Gunungsari ada sebelum Belanda datang. ”Selama ganjalan-ganjalan itu masih ada, aku semakin mbengok,” lanjut Muid.
Dari 12 anggota pansus, hanya Muid yang secara tegas menolak perubahan nama jalan. Dia tetap pada pendiriannya meski rapat sempat diintervensi pimpinan dewan. Bahkan, anggota pansus yang tidak menandatangani persetujuan perubahan nama jalan diancam tidak bisa kunjungan kerja.
Namun, Muid kini mendapat dukungan dari sejumlah pemerhati sejarah dan warga Surabaya. Mereka menggalang petisi bertajuk penolakan perubahan nama jalan di Change.org. Hingga pukul 17.25, ada 840 warga yang menandatangani petisi itu.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim Benny Sampirwanto menyatakan belum mengetahui agenda presiden untuk meresmikan perubahan nama jalan. ”Saya belum tahu. Yang menginfokan siapa?” kata dia.