Lapindo Kelola Lagi Blok Brantas
Pemerintah Perpanjang Kontrak 2020–2040
JAKARTA – Pemerintah kembali memberikan perpanjangan kontrak Blok Brantas di Jawa Timur mulai 2020–2040 kepada Lapindo Brantas Inc. Perusahaan yang berafiliasi dengan Grup Bakrie itu menyetorkan dana USD 1 juta atau Rp 13,4 miliar ke pemerintah untuk bonus tanda tangan (signature bonus) perpanjangan kontrak.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, Lapindo Brantas menjadi satu-satunya kontraktor migas yang mengajukan pengelolaan blok tersebut. Sebab, investor lain khawatir kasus lumpur Lapindo terulang. ’’Yang lain tidak mengajukan, takut. Nanti blowout lagi kacau. Ribut-ribut kayak gitu,” urainya setelah perpanjangan kontrak Blok Brantas di Kementerian ESDM kemarin (3/8).
Lapindo berencana menggelontorkan USD 115,5 juta atau setara Rp 1,5 triliun untuk komitmen kerja lima tahun pertama. Dari angka tersebut, 10 persennya atau sekitar Rp 150 miliar telah dibayarkan ke pemerintah. ’’PNBP (pendapatan negara bukan pajak) cukup besar Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM
bagi negara,” imbuh Djoko. Perpanjangan itu berlaku efektif sejak 23 April 2020 dengan skema gross split atau bagi hasil. Skema bagi hasil yang diterapkan untuk produksi minyak, bagian pemerintah 53 persen dan bagian kontraktor 47 persen.
Sementara itu, untuk split produksi gas, bagian pemerintah 48 persen dan bagian kontraktor 52 persen. Kontraktor di blok tersebut adalah Lapindo Brantas Inc, PT Prakarsa Brantas, dan PT Minarak Brantas Gas. Partisipasi interest yang dimiliki para kontraktor tersebut termasuk 10 persen yang akan ditawarkan kepada BUMD. Pemerintah terus berusaha agar tidak terjadi bencana lumpur Lapindo jilid II dengan perpanjangan kontrak itu.
’’Kami tim pemerintah dan SKK Migas, setiap ada proposal dari Lapindo untuk pengeboran, mempelajari betul-betul sampai 2 hingga 3 kali dan turun langsung ke lapangan agar tidak kejadian,” tegas Djoko.
Presiden Direktur Lapindo Brantas Inc Faruq Adi Nugroho mengatakan, saat ini produksi gas Lapindo Brantas masih 20–25 mmscfd. Hingga akhir 2018, target produksi gas perseroan mencapai 30–35 mmscfd. Pada 2022–2023, pihaknya menargetkan peningkatan produksi gas di angka 100 mmscfd. ’’Lima tahun sejak perpanjangan akan meningkat 150 mmscfd. Insya Allah bisa kontribusi cukup baik di wilayah timur dan wilayah Jawa Tengah,” ujarnya.
VPihaknya saat ini terus mengebor 5–6 sumur eksploitasi di Desa Wunut, Porong, Sidoarjo, pada 2018 hingga 2019. Total dana yang digelontorkan Lapindo untuk pengeboran sumur lebih dari Rp 1 triliun. Selama ini produksi gas Lapindo dijual ke Pertagas maupun PGN. Menurut dia, wilayah terdampak 400 ha tersebut hanya sebagian kecil dari total wilayah Blok Brantas yang tersebar di delapan kabupaten. Pihaknya juga segera melunasi pembayaran utang Rp 781 miliar ke pemerintah untuk menalangi ganti rugi korban lumpur Lapindo.
Kami tim pemerintah dan SKK Migas, setiap ada proposal dari Lapindo untuk pengeboran, mempelajari betul-betul sampai 2 hingga 3 kali dan turun langsung ke lapangan agar tidak kejadian.”
DJOKO SISWANTO