Rusia Abaikan Resolusi DK PBB

Tetap Terima Pekerja Korut

MOSKOW – Sejak 11 September lalu, Dewan Keamanan (DK) PBB melarang semua negara memperpanjang kontrak para pekerja Korea Utara (Korut) atau menuliskan kontrak baru untuk mereka. Tujuannya adalah mengurangi pemasukan Korut agar menghentikan program nuklirnya. Namun, Moskow malah menerima ribuan pekerja baru dari Korut.

Dalam edisi Kamis (2/8), The Wall Street Journal melaporkan, Rusia justru menerbitkan surat izin kerja baru untuk lebih dari 10 ribu pekerja Korut. Sebanyak 700 di antara mereka baru datang tahun ini.

”Rezim Kim Jong-un tetap mengirim penduduknya ke luar negeri.” Demikian bunyi laporan tertulis C4ADS, lembaga nonprofit Amerika Serikat (AS) yang menjadi penasihat keamanan pemerintah.

Entah siapa dulu yang berinisiatif melanggar resolusi. Pada praktiknya, Moskow tetap menerima pekerja Korut dan Pyongyang tetap mengirim mereka ke Rusia. Padahal, praktik itu harus dihentikan agar Korut tunduk pada DK PBB dan menghentikan program nuklirnya.

Dengan tidak adanya negara yang menerima pekerja Korut, DK PBB yakin negara tersebut akan bangkrut. Sebab, para pekerja yang dikirim ke luar negeri itulah yang selama ini menjadi mesin uang Korut. Pemerintah biasanya memotong gaji para pekerja tersebut sampai 80 persen. Dana itu lantas digunakan untuk membiayai program nuklir Jong-un.

Jika Rusia patuh, DK PBB berani menjamin Korut akan berhenti bermain-main dengan nuklir pada 2019. Pasalnya, kontrak sekitar 100 ribu pekerja Korut yang tersebar di berbagai negara ratarata berakhir tahun depan.

Bagi pebisnis Rusia, para pekerja Korut merupakan aset tak ternilai. Mereka menjadi favorit perusahaan-perusahaan konstruksi karena etos kerja yang bagus. Orang-orang Korut adalah pekerja keras. Jika para pekerja pada umumnya hanya bekerja selama 8 jam, tidak demikian halnya dengan pekerja Korut. Mereka beraktivitas sejak pukul 07.00 dan baru berhenti pukul 22.00. Kadang bahkan sampai tengah malam. Mereka hanya berhenti untuk makan.

”Mereka seperti tentara. Mereka disiplin. Kami ingin tetap bekerja dengan mereka,” ujar salah seorang petinggi perusahaan realestat di St Petersburg.

Menurut Washington, jumlah pekerja Korut di berbagai negara sudah menurun sejak sanksi DK PBB dijatuhkan tahun lalu. Tapi, itu tidak berlaku di Rusia dan Tiongkok.

Duta Besar Rusia untuk Korut Alexander Matsegora menegaskan bahwa negaranya tak melanggar resolusi PBB.

DITA ALANGKARA/AP ANGKATAN KERJA: Pemuda Korut merayakan kemerdekaan negara di Tiongkok. Negara itu menjadi jujukan pekerja Korut setelah Rusia.