Sekolah Swasta Tak Mengharap Bopda
SURABAYA, Jawa Pos – Masa pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) akan dimanfaatkan pula untuk mengakomodasi bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) untuk sekolah swasta. Sebab, saat ini pemkot masih memasukkan bantuan untuk sekolah swasta itu dengan nomenklatur jasa pelayanan pada belanja langsung.
Padahal, ada janji dari Pemkot Surabaya bahwa sekolah swasta, terutama SMP, akan mendapatkan bopda tersebut mulai tahun pelajaran ini. Bahkan, sistem penghitungannya berdasar tiap rombongan belajar, bukan jumlah siswa.
Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana memastikan ada anggaran untuk bopda itu meski tak menyebutkan jumlahnya. Yang jelas, untuk bopda tersebut, tak akan ada kendala lagi seperti sebelumnya.
”Untuk sekolah swasta yang protes, sudah ada skemanya. Sekolah-sekolah itu terdampak proses zonasi dan kebijakan pemkot kemarin,” ujar Whisnu. Dia menuturkan bahwa kebijakan zonasi memang ditujukan untuk mengakomodasi siswa yang mempunyai nilai tinggi. Dengan begitu, banyak siswa yang masuk sekolah negeri.
Bagaimana dengan tanggapan sekolah swata? Koordinator MKKS SMP Swasta Surabaya Erwin Darmogo mengungkapkan, hingga Juni, yang sudah cair adalah jasa pelayanan (jaspel). Bopda belum terlihat. ”Juli belum cair,” jelasnya.
Dia mengatakan bahwa mayoritas sekolah swasta tak terlalu lagi berharap dengan bopda atau bantuan lain dari Pemkot Surabaya. Sebab, terlalu berharap bisa membuat mereka kecewa berkali-kali. ”Bagi kami, ada bopda atau tidak nggak masalah. Terserah pemkot,” ucapnya.
Para pengurus sekolah swasta kini fokus menguatkan satu sama lain. Mereka tidak lagi terlalu berharap dengan pemkot. Dengan adanya saling sinergi antarswasta tersebut, mereka berharap bisa tumbuh dan maju bersama.
Sementara itu, Reni Astuti, anggota badan anggaran, menyatakan bahwa pengubahan anggaran dari belanja langung menjadi tak langsung tersebut memang melalui PAK. Termasuk bantuan untuk sekolah swasta itu. Yakni, dari jaspel yang masuk kategori belanja langsung menjadi bopda yang masuk belanja tak langsung.
”PAK itu tiga bulan di akhir tahun. Kalau Agustus ini selesai, PAK itu untuk Oktober, November, dan Desember,” katanya. Dia belum tahu kelak penghitungan bopda tersebut akan dimulai Juli sesuai dengan tahun pelajaran siswa baru atau tidak.