Dua OPD Tolak Boyongan ke Suncity Biz
SIDOARJO, Jawa Pos – Rencana pembangunan gedung terpadu Pemkab Sidoarjo kembali tersendat. Sejumlah kendala mulai menghadang. Persoalan itu terkuak saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2019 kemarin (3/8).
Ada dua persoalan. Yang pertama berkaitan dengan konsep. Pemkab belum membuat detail rencana boyongan kantor. Alhasil, dewan tidak mau memberikan persetujuan. Persoalan kedua, ada penolakan dari organisasi perangkat daerah (OPD). Dinas enggan berkantor di Suncity Biz. Terutama dinas pelayanan.
Dalam rapat perubahan anggaran keuangan (PAK), banggar meminta tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) memaparkan konsep pemindahan OPD. Sekda Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan, sementara ada enam OPD yang dipindahkan. Yakni, sekretariat daerah (setda), dinas komunikasi dan informatika (diskominfo), badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), serta dinas pekerjaan umum bina marga dan sumber daya air (DPUBMSDA). Juga badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil). ”Karena terkena dampak langsung pembangunan,” terang dia.
Lahan enam dinas itu digunakan untuk membangun gedung terpadu. Seluruh kantor bakal dirobohkan. Nah, enam OPD tersebut untuk sementara ngontrak di Suncity Biz. Alokasi anggaran sewa kantor mencapai Rp 3,7 miliar. Diperkirakan, September OPD mulai boyongan. Sebab, pemkab menargetkan groundbreaking gedung terpadu dilaksanakan Oktober.
Zaini mengatakan, saat ini konsep detail pemindahan masih dirancang. Pekan depan pemkab bakal memaparkannya kepada DPRD. ”Masih dibahas,” ucap dia.
Hal itu menuai kritik dewan. Anggota Banggar DPRD Sidoarjo Mulyono meminta pemkab membuat konsep secara detail. ”Kami tidak bisa menyetujui kalau konsep tidak jelas,” ujarnya.
Kendala lain, ada penolakan. Saiful Ma’ali, anggota banggar lainnya, memaparkan, ada dua dinas yang menolak pindah. Yaitu, dispendukcapil dan diskominfo. Alasan mereka terkait dengan pelayanan.
Ma’ali mengatakan, selama ini pelayanan dispendukcapil diresahkan. Sebab, antrean pencetakan dan perekaman e-KTP sangat panjang. Keterbatasan blangko menjadi kendala. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu melanjutkan, jika dipindahkan ke Suncity Biz, ada kendala. Terutama jaringan. ”Sebab, selama ini dispendukcapil terhubung dengan jaringan pusat untuk mengecek data kependudukan,” papar dia.(aph/c11/dio)