Anggaran TPS Kecil, Revisi Dana Pilbup
GRESIK, Jawa Pos – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik sudah mengajukan kebutuhan anggaran untuk pilkada 2020 ke pemkab. Namun, jumlahnya masih mungkin berubah. Sebab, KPU Jatim telah memberikan pedoman alokasi anggaran menghadapi pilkada serentak 2020 yang ditujukan ke seluruh KPU kabupaten/kota.
Keputusan itu mengacu hasil rapat koordinasi (rakor) dengan agenda penyusunan anggaran pilkada antara KPU Jatim dan empat KPU kabupaten/kota di kantor KPU Gresik. Hasilnya, KPU Jatim merekomendasikan empat KPU tersebut untuk memperbaiki sejumlah pos anggaran. ’’Kami minta draf usulan anggarannya diperbaiki. Disesuaikan dengan arahan yang telah ditetapkan,’’ kata Komisioner KPU Jatim Insan Qoriawan kemarin (4/8).
Dalam penyusunan anggaran pilkada, ada beberapa acuan yang mesti dijadikan pedoman bagi KPU kabupaten/kota. Mulai prinsip efektivitas dan efisiensi hingga mematuhi seluruh aturan tentang penganggaran. Baik dari KPU, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu). ’’Juga harus sesuai dengan standar biaya umum (SBU),’’ ujarnya.
Khusus di KPU Gresik, lanjut Insan, ada sejumlah pos anggaran yang diminta KPU Jatim untuk direvisi. Salah satunya adalah alokasi dana pembuatan tempat pemungutan suara (TPS). Berdasar evaluasi, anggaran yang diajukan KPU Gresik dinilai terlalu kecil. Sebab, alokasi itu menggunakan acuan pemilihan gubernur (pilbup) 2018.
Anggaran lain yang direkomendasikan untuk direvisi adalah penyediaan formulir C berhologram. Awalnya, KPU menyiapkan anggaran khusus untuk pengadaan bahan tersebut. Namun, KPU Jatim merekomendasikan agar dipisah. Maksudnya, pengadaan formulir tidak berbarengan dengan hologram. ’’Ada beberapa pos lain yang kami minta revisi,’’ ungkapnya.
Sebelumnya, KPU Gresik menyusun rencana anggaran untuk kebutuhan pemilihan pasangan bupati-Wabup 2020. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 45 miliar. Rancangan tersebut sudah diajukan ke pemkab dan mulai dibahas. Kebutuhan itu tidak termasuk dari Bawaslu dan biaya pengamanan. Total dana untuk pilbup berkisar Rp 85 miliar.
Sementara itu, Ketua KPU Gresik Akhmad Roni memastikan bakal me-review kembali rencana kebutuhan anggaran untuk pilbup. ’’Yang jelas, kami berusaha menyusun anggaran secara efektif dan efisien,’’ tutur alumnus ITS tersebut.