PDIP Minta Pemilu Serentak Dihapus
Rekomendasi Kongres Ingin Pilpres, Pileg, Pilkada Tidak Bersamaan
JAKARTA, Jawa Pos – Sejumlah rekomendasi penting muncul dalam Kongres V PDIP di Bali. Kemarin (9/7) komisi IV yang menangani persoalan kepemiluan menelurkan sejumlah keputusan dalam rapat pleno
Salah satunya terkait dengan ambang batas parlemen alias parliamentary threshold (PT) dalam Pemilu 2024.
PDIP merekomendasikan kenaikan PT. Yaitu, dari 4 persen pada Pemilu 2019 menjadi 5 persen pada Pemilu 2024. Bahkan, sistem PT tidak hanya berlaku untuk perolehan kursi DPR, tetapi juga diusulkan untuk DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten/kota. ’’Kami usul PT nasional 5 persen, DPRD provinsi 4 persen, dan DPRD kabupaten/ kota 3 persen,’’ kata kader PDIP Arief Wibowo di arena Kongres V PDIP di Bali kemarin.
Pertimbangannya, sistem presidensial tidak cocok dengan multipartai. Sebab, sistem tersebut bisa menciptakan demokrasi yang tidak stabil. Karena itu, keterwakilannya harus dikuatkan dengan pemberlakuan PT yang berjenjang.
PT memang terus meningkat dari pemilu ke pemilu. Pada Pemilu 2009, PT ditetapkan 2,5 persen. Pada 2014 menjadi 3 persen dan Pemilu 2019 meningkat lagi menjadi 4 persen. Nah, kini PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019 mengusulkan PT dinaikkan lagi menjadi 5 persen. ’’Ini penting untuk penguatan demokrasi ke depan,’’ paparnya.
Rekomendasi lain berupa pemisahan pelaksanaan pilpres, pileg, dan pilkada. PDIP merekomendasikan agar pemilu dibagi menjadi tiga. Pemilihan caprescawapres digabung dengan pemilihan anggota DPD. Berikutnya pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota digabung menjadi satu.
Lalu, yang terakhir adalah pemilihan kepala daerah serentak. Jika rekomendasi itu disetujui, bukan tidak mungkin masyarakat akan mencoblos sampai tiga kali dalam setahun. ’’Ini untuk efisiensi dan memudahkan pemilihan,’’ kata Arief.
Dia menyampaikan, PDIP berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2019 lalu. Pilpres dan pileg yang digelar serentak membuat banyak pihak kewalahan. Baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun masyarakat pemilih. Belum lagi memakan anggaran yang besar. ’’Padahal, prinsip pemilu itu harus dimudahkan,’’ imbuh anggota DPR tersebut.
Rekomendasi lain berupa jumlah alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil). Untuk DPR, jumlah kursi per dapil dialokasikan 3–8 kursi. Sementara alokasi kursi untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota mencapai 3–10 kursi per dapil. Pada Pemilu 2019 lalu, alokasi kursi per dapil mencapai 3–10 kursi. Itu merata untuk DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.
Sementara itu, hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto sedang hangat-hangatnya. Saat Prabowo tidak berada di arena kongres PDIP pun, Megawati masih bisa mengekspresikan hubungan harmonisnya dengan ketua umum Partai Gerindra tersebut. Itu terlihat saat tadi malam (9/8) Megawati meninjau pameran foto di lobi Grand Inna Bali Beach Hotel, Sanur, tempat berlangsungnya Kongres V PDIP 2019.
Sebanyak 25 foto yang dipamerkan tidak luput dari pandangannya. Setelah Megawati puas melirik foto satu per satu, wartawan bertanya tentang mana foto favorit presiden ke-5 RI itu. Megawati langsung menunjuk foto yang dipajang di bagian bawah.
Cukup lama Mega –sapaan Megawati– menunjuk foto tersebut sambil mengembangkan senyum ceria. Rupanya itulah foto dirinya bersama Prabowo. Momen tersebut diambil ketika Mega menjamu Prabowo makan siang di kediamannya di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, 24 Juli lalu.
Dalam foto itu keduanya tersenyum lepas. Prabowo tampak memegang perut, menandakan kenyang dan sangat menikmati masakan Mega. Sementara Mega tertawa lepas melihat ke arah Prabowo. ”Ini foto favorit saya,” kata Mega sambil menunjuk foto berukuran 45 x 60 cm tersebut.
”Kenapa pilih foto itu, Bu?” tanya wartawan. ”Karena Pak Prabowo menunjukkan perutnya. Kan katanya kenyang,” jawab Megawati. ”Nasi goreng buatan Ibu enak ya?” tanya wartawan lagi. ”Ya tidak tahu saya,” ucap Mega.
”Ibu kelihatan lepas banget ekspresinya di foto itu,” komentar wartawan lagi. ”Yang mana? Yang di foto itu? Soalnya ya saya senang saja,” jawab Mega, lalu tersenyum.
Pameran foto bertema ”Kepemimpinan dan Kerakyatan Bersama PDI Perjuangan” itu adalah hasil karya pewarta foto. Sebanyak 25 foto dipamerkan setelah diseleksi dari 300 foto yang terkumpul.
Pengamat politik Indo Barometer M. Qodari menyampaikan, itu adalah sinyal kuat kedekatan Prabowo-Megawati. Tidak hanya akrab secara personal, tapi bisa juga diterjemahkan dalam hubungan politik yang saling mendukung satu sama lain. ”Bukan tidak mungkin nanti Prabowo akan menjalin koalisi dengan calon yang diusung PDIP,” katanya saat ditemui di lokasi kongres PDIP di Bali.
Dukungan tersebut, jelas Qodari, bisa berbentuk macammacam. Bisa berbentuk kerja sama di parlemen, kerja sama di pilkada 2020, hingga koalisi di Pilpres 2024.
Saat ini Megawati dinilai sebagai godmother bidang politik. ”Sehingga wajar kalau kemudian Prabowo merapat ke Megawati,” ujarnya.
Di sisi lain, tambah Qodari, saat ini sosok yang paling potensial untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024 adalah Prabowo. Karena itu, Gerindra harus menjalin hubungan harmonis dengan PDIP sebagai pemenang Pemilu 2019. Sinyal tersebut juga dilontarkan Mega langsung saat menyampaikan pidato politiknya Kamis lalu (8/8).
”Kalau nanti (ingin maju capres 2024, Red) nggak tahu kapan. Tolong deketin saya ya, Mas Bowo (Prabowo, Red),” seloroh Megawati yang disambut tepuk tangan para peserta kongres.
Menurut Qodari, nasib Prabowo sebagai capres sangat bergantung nanti pada 2022 atau 2023. Biasanya dua atau satu tahun menjelang pilpres akan muncul sosok alternatif. Pola itu mirip dengan saat kemunculan Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2014. ”Jangan lupa, saat ini Prabowo adalah capres terkuat kedua setelah Jokowi. Apakah nanti ada yang muncul selain Prabowo, kita tunggu saja,” imbuhnya.
Sementara itu, hari ini agenda Kongres V PDIP memasuki hari terakhir. Megawati akan mengumumkan dan melantik struktur pengurus DPP PDIP periode 2019–2024. Mega menyusun sendiri daftar personalia kepengurusan DPP. Sebab, oleh kongres dia didapuk sebagai formatur tunggal. ”Ketua umum terpilih sedang menyusun daftar personalia struktur DPP. Besok (hari ini, Red) akan dilantik,” kata Ketua Sidang Kongres V PDIP I Wayan Koster.
Siapa yang akan duduk dalam kepengurusan DPP lima tahun mendatang, terang Wayan, sangat bergantung pada keputusan Mega. Struktur DPP PDIP 2019– 2024 pun tidak akan berubah.