Kekurangan Guru di Jatim Capai Tiga Ribu Orang
SURABAYA, Jawa Pos – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima para guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan berprestasi di Gedung Negara Grahadi kemarin (9/8). Para stakeholder pendidikan dari berbagai jenjang itu akan berangkat ke Jakarta untuk menerima penghargaan sebagai guru berprestasi pada peringatan HUT RI 17 Agustus mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah mengapresiasi berbagai kiprah dan upaya para insan pendidikan itu. Terutama dalam membimbing dan mendidik para siswa. Juga atas berbagai inovasi pembelajaran yang mereka lakukan di dunia pendidikan. ’’Tantangannya akan semakin berat. Jadi, kurikulum dan pembelajaran juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman,’’ tuturnya.
Saat ini salah satu problem dunia pendidikan adalah kekurangan guru. Sebab, tidak sedikit guru yang pensiun. Ada juga guru yang meninggal. Kekurangan guru pun terjadi hampir pada semua mata pelajaran.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Hudiyono menyatakan, kekurangan guru di sekolah negeri mencapai 3.000 orang. Mulai guru agama, guru mata pelajaran produktif, hingga guru mata pelajaran lain. Untuk guru agama, kekurangannya mencapai 1.056 orang. Yakni, jenjang SMA 475 guru, SMK 500 guru, serta pendidikan khusus dan layanan khusus (PKLK) 81 guru.
Beberapa upaya dilakukan untuk mengatasi kekurangan guru. Di antaranya, pemetaan dan pemerataan guru. Guru yang berlebih di sekolah tertentu akan disebar ke sekolah-sekolah yang kekurangan. ’’Pemetaannya dalam kota,’’ ucapnya.
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Pemprov Jatim itu menyebutkan, kekurangan guru memang tersebar di berbagai daerah di Jatim. Terutama di wilayah pinggiran Jatim, termasuk Madura. ’’Tapi, ini tidak berarti tidak ada solusi,’’ katanya.
Kekurangan guru terjadi lantaran jumlahnya yang memang kurang. Namun, ada juga daerah yang kelebihan guru sehingga harus diratakan melalui analisa guru dan tenaga kependidikan. Berdasar pemetaan tahap pertama, sudah ada 641 guru yang persebarannya diratakan. Adapun tahap kedua, pemerataan dilakukan pada 300 guru.
Hudiyono menjelaskan, saat ini kekurangan guru bisa diisi dengan guru tidak tetap (GTT). Bahkan, gubernur Jatim sudah membuat skenario pembiayaan pendidikan. Yakni, melalui dana pendidikan gratis berkualitas (tistas). Dana tistas tersebut bisa digunakan untuk membiayai guru. ’’Sebesar 40 persen tistas bisa untuk membiayai guru. Jadi, sudah ada solusinya. Jika kurang, ada keputusan lokal sekolah untuk membiayai,’’ katanya.
Solusi lain, mengisi kekurangan guru melalui CPNS. Tahun ini ada sekitar 800 CPNS guru di Jatim. Jumlah itu menambah guru di Jatim menjadi 26 ribu. ’’Kami juga menarik guru yang diperbantukan (DPK, Red) di sekolah swasta ke sekolah negeri,’’ jelasnya.