Jakgung Ganti, Muncul Menteri Investasi
Presiden Rampungkan Penyusunan Kabinet Pengumuman Dipercepat, Tak Ada Wakil Parpol Nonkoalisi
JAKARTA, Jawa Pos – Rasa penasaran publik atas siapa putra-putri terbaik negeri yang masuk gerbong Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo periode II sebentar lagi terjawab
Dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi media utama di Istana Merdeka kemarin (14/8), Jokowi –sapaan akrab Joko Widodo– menyatakan sudah menyelesaikan penyusunan kabinetnya.
”Sudah final dan saya akan umumkan secepatnya, sebelum pelantikan (Red, 20 Oktober 2019). Ada 34 pos kementerian. Ada yang baru. Ada yang digabung,” perinci presiden setelah mempersilakan para pemimpin redaksi duduk melingkari meja panjang di ruang utama istana.
Acara yang dikemas dalam bentuk makan siang bersama itu selanjutnya diisi dengan penjelasan Jokowi tentang profil Kabinet Kerja. ”Rumusnya 55:45,” sebutnya terkait komposisi sumber daya manusia (SDM) dari kalangan profesional dan wakil partai politik (parpol). Nama-nama yang dipilih dan parpol sudah diberi tahu soal susunan kabinet itu.
Harapan parpol di luar koalisi parpol pendukung Jokowi di pemilihan umum presiden (pilpres) lalu untuk masuk kabinet juga dipastikan menguncup kemarin. Jokowi menegaskan, dengan dukungan parpol koalisi (PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Perindo, PSI, Hanura, PBB, dan PKPI), dirinya sudah mendapat perolehan suara sekitar 62,71 persen suara nasional atau 60,3 persen kursi parlemen. Jumlah dukungan tersebut lebih besar daripada saat Jokowi menjadi kepala daerah, baik itu wali kota Solo maupun gubernur DKI Jakarta. ”Jika Gerindra masuk akan 74 persen, terlalu besar, buat apa?” tanya kader PDIP tersebut.
Sebagai informasi, saat menyusun Kabinet Kerja 2014–2019, Jokowi juga menetapkan jumlah pos kementerian berjumlah 34. Dari jumlah itu, 15 (44 persen) menteri berlatar belakang parpol dan 19 (56 persen) nonparpol. Dalam perjalanannya, Jokowi melakukan kocok ulang (reshuffle) kabinet sebanyak tiga kali.
Salah satu catatan buruk dari kinerja Kabinet Kerja periode I adalah ada empat menteri yang terserimpung kasus korupsi. Mereka adalah Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
Dalam sesi tanya jawab yang diselingi bersantap bakso Malang dan siomay Bandung itu, Jokowi menjamin bahwa kalangan profesional yang dipilihnya sendiri teruji keandalannya. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah kemampuan manajemen dan mengeksekusi (program/kebijakan) di lapangan.
”Saya menyeleksi 60 nama. Banyak yang pintar, masih mudamuda, kalau disuruh ngomong dan presentasi meyakinkan. Sayang, setelah dicek track record-nya, pengalaman manajerial dan mengeksekusi program nol,” ungkap ayah 3 anak dan kakek 2 cucu itu.
Menteri Baru Dari pemilihan ketat itu, Jokowi mengaku menemukan sosok muda yang dinilai matang dalam manajemen. Ada yang umurnya di bawah 35 tahun; ada juga yang di bawah 30 tahun. ”Dia akan mengisi sebuah pos kementerian lama,” ujar mantan wali kota Solo tersebut berteka-teki karena menolak menyebutkan nama.
Selain dari kalangan muda milenial, ada juga wajah baru di kabinet mendatang yang berasal dari pimpinan BUMN dan kepala daerah. ”Mereka punya track record bagus, harus diberi tantangan lebih besar,” tuturnya.
Lantas, apa pos kementerian baru di kabinet mendatang? Presiden menyebut Kementerian Investasi. Kementerian itu adalah peningkatan status dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). ”Masalah investasi ini sangat serius. Semua negara berlomba membenahi ini. Saya pernah ngurus izin di Dubai, hanya perlu waktu setengah jam. Kita seharusnya bisa seperti itu,” kata mantan pengusaha mebel tersebut memberi contoh.
Kementerian baru berikutnya adalah Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Internasional. Berbeda dengan Kementerian Investasi, kementerian baru itu merupakan gabungan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). ”Sekarang tugas Kemenlu harus berorientasi ekonomi,
gak melulu soal politik. Para duta besar dan diplomat kita harus mengerti ekonomi, harus menjadi marketer-marketer terbaik potensi ekonomi kita,” tuturnya. Siapa tokoh yang mengisi dua pos baru menteri itu? Lagi-lagi Jokowi menolak menyebut nama.
Tentang representasi ormas, khususnya dari Nahdlatul Ulama (NU) yang diakui luas berkontribusi besar terhadap kemenangan Jokowi pada pilpres lalu, Jokowi juga mengaku mempertimbangkan itu. ”Menyusun kabinet pasti menimbang keterwakilan semua unsur, representasi daerah, tua muda, semua dihitung,” jelasnya.
Jadi, berapa menteri dari NU? Ditanya demikian, Jokowi menjawab diplomatis. ”(NU kan sudah dapat, Red) Wapres, itu kan (nilainya setara) lima menteri,” ujarnya sambil membuka telapak tangan membentuk lima jari.
Terkait parameter penilaian kerja menteri, Jokowi menyatakan bakal menetapkan key performance indicator (KPI) yang simpel. ”Saya akan tetapkan 1-2 KPI saja, yang konkret, terukur. Gak ada lagi bertujuan untuk pengembangan bla..bla..bla,” perincinya.
Menteri Lama Selain mengungkap komposisi, nama, dan pos kementerian baru, Presiden Jokowi menyampaikan penilaiannya terhadap nama-nama menteri populer dan pos kementerian di kabinet saat ini yang mendapat banyak sorotan. ”Mereka yang kerjanya ngeyel saja, tapi gak bisa menuntaskan pekerjaan, tentu harus saya ganti. Namun, ada yang ngeyel, tapi saya pertahankan. Karena saya butuh. Nggak usah disebut namanya lah, jaga perasaan,” ucap presiden.
Siapa menteri yang ngeyel tapi kerjanya tidak beres dan siapa menteri yang ngeyel tapi dibutuhkan itu? Lagi-lagi Jokowi enggan menyebutkan nama.
Bagaimana Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti? Jokowi mengakui bahwa Susi adalah menteri paling populer di kabinetnya. Ketegasan menghadapi kapal penyelundup dengan mengebom mereka jika tertangkap adalah salah satu kinerja yang didukung Jokowi.
Presiden juga tak segan mengungkap respek kepada menterimenteri perekonomian seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. ”Bu Ani (sapaan Sri Mulyani, Red) saatnya diberi tanggung jawab lebih besar. Sedangkan Pak Enggar dan Pak Airlangga sangat menguasai pekerjaannya hingga detail-detail. Saya tahu betul,” sebut presiden.
Kalimat dengan nada pujian juga tak segan disampaikan Jokowi saat dimintai pendapatnya tentang Luhut Binsar Pandjaitan. Presiden mengaku heran dengan banyaknya opini negatif terhadap Luhut selaku menteri koordinator bidang kemaritiman. ”Padahal, Pak Luhut-lah yang paling cepat mengeksekusi tugasnya. Dia eksekutor sejati. Semua yang saya tugaskan diselesaikan dengan cepat dan baik,” tegasnya.
Tentang menteri-menteri yang akan diganti, Jokowi memilih irit bicara. ”Toh sebentar lagi juga tahu,” katanya. Namun, Jokowi tak membantah bahwa posisi jaksa agung akan berganti. ”Dari kalangan nonparpol,” sebutnya.
Seperti diketahui, pada periode pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, jaksa agung dijabat M. Prasetyo. Dia merupakan mantan kader Partai Nasdem. Dalam sejarahnya, jaksa agung pernah dijabat sosok dari luar Kejaksaan Agung. Meski begitu, Jokowi belum memastikan apakah itu berarti posisi jaksa agung akan diisi sosok dari eksternal Korps Adhyaksa.