Oposisi atau Bukan, Tunggu Rakernas
Gerindra Bantah Ikut Incar Kursi Menteri
JAKARTA, Jawa Pos – Presiden Jokowi telah memastikan tidak ada jatah kursi menteri untuk parpol di luar koalisi pendukungnya. Kepastian itu diprediksi mengubah arah komunikasi politik yang akhir-akhir ini mengarah pada merapatnya mayoritas parpol ke gerbong pemerintahan. Sebab, beberapa parpol eks pendukung Prabowo-Sandi sempat berharap ikut mendapat jatah menteri.
Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengungkapkan, partainya belum memutuskan apakah akan berada di luar pemerintahan atau bergabung dengan koalisi Jokowi. Sikap tersebut, papar dia, akan diputuskan dalam rapat kerja nasional (rakernas) Gerindra pada September.
Dia juga membantah tudingan bahwa manuver yang dilakukan Prabowo Subianto selama ini untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan. Apalagi, mengincar kursi menteri tertentu. Pernyataan itu terkait dengan pertemuan Prabowo dengan Jokowi,jugadenganKetuaUmumPDIPMegawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu. ”Apalagi, yang berkepentingan dengan pertemuan itu Pak Jokowi. Itu menguatkanlegitimasinyasebagaipresidenterpilih.”
Pihaknya saja jika konsep pembangunan welcome kan yang ditawarkan ”Nggak PrabowoSandi diadopsi dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf nanti. Konsep itu mencakup ketahanan pangan, energi, dan sistem pertahanan yang kuat. masalah kalau kemudian itu diadopsi,” tandasnya.
Sementara itu, Partai Demokrat tidak mempermasalahkan komposisi kabinet tanpa jatah untuk parpol di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon menyatakan, Demokrat ingin bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf bukan karena akan dapat kursi menteri. Namun, lebih pada upaya kerja sama antara semua anak bangsa. Juga, menciptakan kondisi pemerintahan yang stabil. ’’Pilpres sudah selesai. Tidak ada lagi 01 dan 02, sekarang semuanya 03. Yaitu persatuan Indonesia,” papar Jansen.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga memastikan bahwa partainya akan mendukung pemerintahanJokowi-Ma’ruf.Dukunganitutanpa embel-embel. Misalnya, ikut menyodorkan nama-nama menteri. ”Gak ada syaratsyarat, gak minta apa-apa. Pokoknya, kita dukung pilihan rakyat,” terangnya.
PKS Mantapkan Posisi
Hanya Partai Keadilan Sejahtera yang sudah memantapkan diri untuk berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi. Bahkan, mereka menyarankan Partai Gerindra agar juga berada di posisi itu, seperti yang telah terjadi pada pemerintahan Jokowi selama lima tahun terakhir.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, semua partai penyokong Prabowo-Sandi sebaiknya bergabung dalam barisan oposisi. Menurut dia, kebijakan pemerintah yang tidak dikawal oposisi berpotensi melenceng dan merugikan publik. ”Menjadi oposisi itu sehat, kok,” tegas Mardani.
Dia menyatakan, tidak masalah Prabowo bertemu dengan Jokowi sebagai presiden terpilih. Juga, bertemu Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai pemenang pemilu. Namun, pada saat yang bersamaan, sambung Mardani, Prabowo seharusnya menyatakan sikap tegas sebagai oposisi. Sebab, itu bisa membuat proses rekonsiliasi menjadi soft landing. ”Tegaskan saja, kami akan jadi oposisi yang kritis konstruktif. Itu lebih sehat,” imbuhnya.
Dengan cara tersebut, tambah dia, emosi pendukung Prabowo-Sandi sebanyak 45 persen akan memberikan energi positif. Karena akan menjadi edukasi yang bagus ke publik. ”Menjadi oposisi adalah bentuk pertanggungjawaban ke pendukung,” tegas wakil ketua Komisi II DPR itu.