Pendapat Risma Bisa Jadi Penentu

Menunggu Penetapan Ketua DPRD Surabaya

SURABAYA, Jawa Pos – Posisi ketua DPRD Surabaya untuk periode mendatang tinggal menunggu keputusan DPP PDI Perjuangan. Partai tersebut menjadi pemenang di Surabaya dengan memperoleh 15 kursi. Dalam kondisi seperti itu, posisi Wali Kota Surabaya Tri Unsur ketua, sekretaris, dan bendahara DPC diprioritaskan. Kader militan yang senior. Suara terbanyak dalam pemilu legislatif jadi bahan pertimbangan. Berpengalaman dalam proses pemerintahan dan legislatif. Belum pernah menjadi pimpinan dewan selama dua periode berturut-turut.

Tidak pernah kena sanksi. Ada seleksi administrasi hingga fit and proper test. Keputusan mutlak di DPP.

Nama-Nama yang Mencuat

Adi Sutarwijono Baktiono Dyah Katarina Rismaharini bisa jadi sangat menentukan terhadap orang yang cocok menjadi ketua DPRD Surabaya.

Bagaimana bisa? Baru akhir pekan lalu Risma disahkan sebagai salah seorang ketua DPP PDI Perjuangan. Baru kali ini wali kota perempuan pertama Surabaya itu menjadi pengurus partai sejak resmi bergabung dengan partai berlambang banteng moncong putih tersebut pada 2015

J

Sekalimendapatjabatandipartai, Rismalangsungdudukdijajaran27 pengurusDPPPDIPerjuangan.Pada saat bersamaan, nama Bambang Dwi Hartono yang sebelumnya menjabat ketua DPP bidang pemenanganpemiluterlempardari jajaranpengurusbaru.Masihperlu ditunggu, bisa jadi Bambang akan mendapattugasbarudaripartainya. RismadanBambangpernahberduet memimpin Surabaya pada 2010.

Keputusan-keputusan strategis yang menyangkut Surabaya, kata seorang politikus, sangat mungkin melibatkan Risma. Tak terkecuali jabatan ketua DPRD. Bahkan, sangat mungkin posisi wali kota Surabaya kelak juga mendengarkan pendapat Risma. Apalagi, selama ini Risma dikenal dekat dengan Megawati.

Dalam struktur PDI Perjuangan, pendapat dari arus bawah sering kali diungkapkan secara terbuka kepada publik. Termasuk soal calon ketua DPRD Surabaya. Yakni, Adi Sutarwijono yang menjadi ketua DPC, Baktiono sebagai sekretaris, dan Dyah Katarina yang mewakili figur perempuan. Tapi, keputusan mutlak ada di DPP.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari menegaskan bahwa keputusan DPP itu bersifat mutlak dan mengikat. Seorang kader yang dilantik menjadi ketua DPRD Surabaya harus mendapat rekomendasi dari DPP. ’’Kalau tidak ada rekomendasi DPP itu ya tak bisa dilantik,’’ tegas dia kemarin (15/8).

Dia menyebutkan, memang yang menjadi prioritas selama ini adalah ketua, sekretaris, dan bendahara (KSB). Tapi, bukan berarti kaderkader yang lain tidak berpeluang merebut posisi itu. ’’Bukan berarti kader yang lainnya tak bisa. Semua bergantung DPP melihat bagaimana lanskap di Surabaya itu ke depan. Tokoh seperti apa yang dibutuhkan,’’ jelas Untari.

Selain kriteria KSB, ada kriteria militansi kader itu. Militansi tersebut biasanya diukur dari lama tidaknya kader itu berada di partai. ’’Kader ndak pernah molah-maleh itu kan militan. Bisa jadi yang senior,’’ ujar Untari yang terpilih untuk duduk di DPRD Jatim (kriteria lainnya lihat grafis).

Direktur SCG Consulting Didik Prasetyono mengungkapkan, salah satu karakter pimpinan DPRD Surabaya yang dibutuhkan adalah harus responsif terhadap perubahan, mampu bekerja cepat, serta beradaptasi dengan pergerakan Pemerintah Kota Surabaya. ’’Bisa komunikasi yang baik dengan wali kota.Tapi,tetapmenjadicorongkritis untuk masyarakat,’ jelas Didik.

Untuk PKS yang mendapatkan jatah wakil ketua DPRD Surabaya, ternyata bukan hanya Reni Astuti yang dimunculkan. Ketua DPD PKS Surabaya Akhmad Suyanto pun dimunculkan.

Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya Ibnu Shobir menyebutkan, memang pernah ada pembicaraan yang cukup lama terkait dengan usul wakil ketua itu. ’’Dari fraksi itu usulan dua nama. Yang diusulkan Pak Yanto dan Bu Reni,’’ kata dia kemarin.

Ketua DPW PKS Jawa Timur Arif Hari Setiawan menyebutkan, nama yang menjadi alat kelengkapan dewan itu sedang masuk finalisasi. ’’Nanti yang menyampaikan PKS Surabaya. Sabar, sabar,’’ jelasnya.